DEEP Indonesia dorong KPU dan Bawaslu penuhi keterwakilan perempuan

12 April 2022 10:48 WIB

Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 terpilih Hasyim Asy'ari (ketiga kiri), Betty Epsilon Idroos (kiri), Lolly Suhenty (kedua kiri), Puadi (keempat kiri), Mochammad Afifudin (kelima kiri), Rahmat Bagja (kedua kanan) dan Parsadaan Harahap (kanan) menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/2/2022). (ANTARA/Muhammad Adimaja)

Direktur Eksekutif Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mendorong seluruh anggota KPU dan Bawaslu yang baru terpilih untuk memenuhi keterwakilan perempuan di lembaga tersebut, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

"Saya mendorong sekaligus menagih komitmen kuat dari penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu terpilih, untuk menghadirkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen di penyelenggara pemilu provinsi, kabupaten, dan kota. Bagaimana pun, mereka yang memilih anggota KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota," kata Neni saat dihubungi ANTARA dari Medan, Selasa.

Keberadaan penyelenggara pemilu di KPU dan Bawaslu yang memiliki perspektif gender yang baik, menurut dia, tidak cukup untuk menuntaskan persoalan terkait dengan perempuan dan keadilan pemilu.

Baca juga: DEEP ingatkan anggota KPU dan Bawaslu baru menjaga integritas

Sejauh ini, dalam beberapa pemilu yang telah diselenggarakan, perempuan sebagai peserta pemilu kerap dihadapkan pada persoalan kesediaan modal terbatas serta dominasi elit politik. Dengan demikian, lanjutnya, kompetisi dalam pemilu itu menjadi tidak adil, bahkan berpotensi menimbulkan kecurangan dan manipulasi pemilihan.

Dia mengatakan perempuan, sebagai pemilih, kerap menjadi objek politik uang atau dituntut untuk berhadapan dengan hukum saat mereka menemukan dugaan kecurangan di pemilu.

"Semua persoalan itu mencederai kesempatan perempuan untuk mengakses kompetisi yang adil dan setara. Intinya, ini menjadi catatan penting untuk kami semua bagaimana pemilih perempuan harus betul-betul mandiri, terbebas dari intervensi, kebohongan, intimidasi, pengaruh hoaks, dan bentuk tekanan apa pun," jelasnya.

Baca juga: Kode Inisiatif harap anggota baru KPU teruskan tiga warisan baik

Oleh karena itu, dia mendorong seluruh anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 untuk memastikan adanya keterwakilan perempuan sebagai pihak penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

"Saya meyakini anggota KPU dan Bawaslu terpilih, yang didominasi laki-laki, memiliki perspektif gender yang baik. Mari hadirkan keterwakilan perempuan. Kami menagih komitmen itu untuk direalisasikan," ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi akan lantik anggota KPU-Bawaslu pada 12 April 2022