"Pemilihan Umum 2024 adalah pemilu yang besar, berat, dan kompleks. Ini harus mampu diurai oleh penyelenggara pemilu menjadi sesuatu yang lebih sederhana dan mudah," kata Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Selasa sore.
Titi mengemukakan hal itu setelah Presiden RI Joko Widodo melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022—2027 di Istana Negara, Jakarta.
Oleh karena itu, lanjut Titi, membutuhkan penyelenggara pemilu yang tangguh serta mampu melahirkan inovasi dan terobosan, serta memegang teguh komitmen untuk bekerja profesional dan berintegritas.
Menurut dia, cukup banyak tantangan yang akan dihadapi KPU dan Bawaslu baru dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Oleh sebab itu, KPU dan Bawaslu diharapkan bisa bekerja dalam satu kesatuan tim yang solid, terbuka, akuntabel, independen, partisipatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas penyelenggaraan pemilu.
Loyalitas, komitmen, dan konsistensi untuk bekerja sepenuh hati bagi penyelenggaraan Pemilu 2024, kata dia, sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu perlu membangun sinergitas internal yang kuat di tengah kultur kerja kolektif kolegial.
Baca juga: Sekjen KPU: Pelantikan jadi momentum strategis persiapan Pemilu 2024
Baca juga: Anggota Bawaslu siap awasi tahapan Pemilu 2024 seusai resmi dilantik
Baca juga: KPU targetkan penyelesaian peraturan Pemilu 2024
"Mereka akan sulit untuk bisa bekerja maksimal kalau di antara anggota, misalnya, tidak memiliki pemahaman yang sama atau tidak harmonis," ujar Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.
Ditekankan pula bahwa selain harus tangguh dan tahan banting, soliditas dan solidaritas kelembagaan juga sangat dibutuhkan. Di sinilah anggota KPU/Bawaslu perlu untuk saling mengingatkan, mengawasi, dan memotivasi satu sama lain.
Dengan demikian, kata Titi, mereka bisa mewujudkan budaya kerja yang efektif, patuh pada aturan main dan standar etika secara konsisten, serta memiliki target kerja yang jelas, dan juga mampu memperoleh hasil yang terukur.
Dengan adanya budaya kontrol, sikap saling mengawasi dan mengingatkan di antara sesama anggota, dia berharap kasus-kasus penyimpangan integritas ataupun koruptif, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 menimpa salah satu anggota KPU, tidak perlu dan jangan sampai terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Titi juga berharap KPU dan Bawaslu bisa langsung tancap gas mengejar segala persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari menuntaskan kepastian anggaran hingga menyelesaikan berbagai peraturan pelaksanaan untuk eksekusi tahapan Pemilu 2024 yang sudah berada di depan mata.
Baca juga: Presiden Jokowi lantik Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027
Disebutkan pula dua peraturan KPU yang urgen untuk diselesaikan KPU adalah PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, serta PKPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
Kalau KPU dan Bawaslu bisa menuntaskan kepastian anggaran serta menyelesaikan berbagai peraturan pelaksanaan tahapan pemilu, menurut Titi, akan meyakinkan publik dan optimistis soal kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Hal ini mengingat masih beredar-nya spekulasi penundaan pemilu oleh sejumlah pihak meski Presiden sudah secara terbuka membantah-nya," tutur Titi yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi International Institute for Electoral Assistance (International IDEA).
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
