"Menurut saya menteri tidak siap dengan perubahan yang cepat dan besar ini. Saya tidak tahu apakah presiden membicarakan rencana perubahan ini jauh-jauh hari kepada menteri terkait," katanya dalam penjelasan melalui surat elektronik di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan bahwa jika penggabungan tersebut sangat baik dalam membangun pendidikan dan kebudayaan bangsa.
Namun, kata dia, yang menjadi persoalan adalah tidak direncanakan dengan matang sehingga terjadi persoalan serius di kementerian.
Apalagi, kata anggota DPR Fraksi PKS yang membidangi pendidikan, olahraga dan kebudayaan itu, penggabungan tersebut terjadi di akhir ketuk palu RAPBN 2012.
"Persoalan yang paling serius, mengenai pembiayaan di APBN. Sementara RAPBN 2012 sudah hampir selesai pembahasannya. Tentu ini tidak mudah mengubahnya, dengan waktu yang sangat sempit," katanya.`
"Bisa jadi, Wamen (wakil menteri) bidang kebudayaan tidak punya kerjaan tahun ini, karena harus disibukkan penataan struktur organisasi, program kerja dan butuh pedoman dari Kementerian Keuangan," katanya lagi.
Menurut dia, persoalan yang tidak kalah rumit ketika penggabungan dadakan struktur pendidikan dan kebudayaan menjadi satu kementerian adalah penataan ulang organisasi.
Karena, kata dia, tidak semua persoalan kebudayaan dibawa ke Kemendikbud. Sebagai contoh, selama ini pengawasan dan pemeliharaan benda-benda purbakala berada di bawah koordinasi Dirjen Kebudayaan di Kemenbudpar.
Namun setelah ada pemisahan, hal tersebut tidak tepat berada di bawah Kemendikbud.
Dalam rapat kerja antara Komisi X DPR dengan Kemendikbud pada pekan ini, Rohmani mengatakan bahwa Kemendikbud tidak siap dengan penggabungan yang tiba-tiba dan di akhir pembahasan RAPBN 2012.
"Ketidaksiapan, itu yang tampak dari Raker Senin lalu dengan Kemendikbud. Dari Raker tersebut, Wamen bidang kebudayaan hanya membawahi satu Dirjen, yaitu Dirjen kebudayaan. Ini jelas-jelas pemborosan. Tidak sesuai dengan kampaye reformasi birokrasi yang diserukan presiden," kata Rohmani.
(T.A035/R010)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
