Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan bahwa program bantuan langsung tunai (BLT) yang terkait dengan masih tingginya harga minyak goreng di tengah masyarakat sebenarnya dapat dimaknai sebagai bentuk teguran.Program BLT ini dapat dibaca sebagai teguran kepada Menperin, yang sampai hari ini, hampir satu bulan, belum mampu menurunkan harga minyak goreng sawit (MGS) curah seharga HET sebesar Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg
"Program BLT ini dapat dibaca sebagai teguran kepada Menperin, yang sampai hari ini, hampir satu bulan, belum mampu menurunkan harga minyak goreng sawit (MGS) curah seharga HET sebesar Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg," kata Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Mulyanto mengemukakan, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS nasional) harga rata-rata MGS curah masih bertengger di sekitar angka Rp19.950 per kilogram.
Menurut dia, bila saja harga MGS curah sudah mencapai HET, tentu Pemerintah tidak harus bersusah-payah mengucurkan program BLT minyak goreng tersebut.
Ia berpendapat bahwa selama harga MGS curah ini masih di atas HET, sebenarnya BLT tersebut lebih dinikmati oleh pengusaha MGS ketimbang rakyat kecil karena dalam praktiknya, selisih antara harga jual dengan HET MGS tersebut langsung ditutup oleh dana BLT tersebut.
"Uang yang diterima rakyat kecil dari BLT ini sebenarnya cuma numpang lewat saja. Untuk selanjutnya uang tersebut masuk ke kantong pengusaha MGS," paparnya.
Untuk itu, Mulyanto mendesak agar Menperin serius menyelesaikan tata niaga MGS curah ini agar harganya segera mencapai HET, serta jangan mengandalkan pendekatan BLT yang bersifat jangka pendek.
Dengan kata lain, ujar dia, pemerintah secara struktural harus mampu mengendalikan harga MGS curah sehingga tidak kalah dan jangan mau dipermainkan oleh kalangan pengusaha nakal.
Ia menyatakan, akar masalah saat ini adalah tata kelola minyak goreng sawit (MGS) yang oligopolistik sehingga pasokan dan harganya dikuasai oleh segelintir pengusaha.
Pemerintah telah menyalurkan bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (BT-PKLWN) kepada 356.825 penerima melalui TNI dan Polri sejak 15 Maret 2022 hingga 8 April 2022.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam media briefing di Jakarta, Jumat (8/4), memaparkan, selain BT-PKLWN sebesar Rp600 ribu, pemerintah juga akan memberikan BT-PKLWN sebesar Rp300 ribu sebagai bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 2,5 juta penerima, yang utamanya adalah PKL atau warung makanan dan gorengan di 514 kabupaten/kota.
Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp300 ribu per penerima per tiga bulan, sehingga masing-masing penerima mendapatkan BLT minyak goreng Rp100 ribu per bulan. Namun, penyalurannya akan dilakukan secara langsung untuk tiga bulan pada Ramadhan ini dan paling lama satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Dia menuturkan perhitungan bantuan BLT minyak goreng Rp100 ribu per bulan dengan asumsi kebutuhan minyak goreng 0,23 liter per minggu jika berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Dengan demikian dalam satu bulan ada kebutuhan satu liter minyak goreng per orang, sehingga jika dalam satu keluarga terdiri dari empat orang besarannya kira-kira Rp100 ribu," jelasnya.
Susiwijono menyebutkan BLT minyak goreng tak hanya diberikan melalui program BT-PKLWN, namun juga akan diberikan melalui program bantuan sosial (bansos) pangan di bawah Kementerian Sosial (Kemensos) kepada 20,65 juta penerima.
Baca juga: Menperin peringatkan 24 produsen yang belum distribusikan migor curah
Baca juga: Kemenperin catat distribusi minyak goreng curah naik 800 ton per hari
Baca juga: Kemenperin sebut 75 industri sediakan minyak goreng curah bersubsidi
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022
