“Kami mendorong penyelenggara pemilu dapat mengefisienkan anggaran Pemilu 2024 seefisien mungkin tanpa mengurangi nilai kerja yang profesional,” kata Junimart kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Dia mencontohkan efisiensi tersebut bisa dilakukan dengan mempersingkat masa kampanye. Hal itu menurut dia karena sangat berhubungan dengan pengadaan logistik, digitalisasi dalam beberapa tahapan yang bisa menghemat anggaran.
Selain itu dia memastikan, Komisi II DPR RI akan menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu siang dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, dan DKPP membahas tahapan Pemilu 2024.
Baca juga: Mahfud dorong masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan Pemilu 2024
Baca juga: Anggota DPR: Anggaran Pemilu 2024 meningkat untuk lindungi petugas
Baca juga: Presiden minta KPU-Bawaslu tancap gas persiapkan Pemilu 2024
“Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu pukul 14.00 WIB,” ujarnya.
Dia menjelaskan, rapat tersebut akan membahas persiapan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk Pemilu Serentak 2024. Persiapan itu menurut dia terkait program, tahapan, dan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut dibutuhkan anggaran senilai Rp110,4 triliun untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada 2024.
"Kemarin sudah disampaikan ke saya diperkirakan anggaran sebesar Rp110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu (10/4).
Menurut Presiden Jokowi, jumlah tersebut terdiri dari anggaran kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp33,8 triliun.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2022
