Bawaslu jabarkan sejumlah program prioritas jelang Pemilu 2024

13 April 2022 19:32 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kiri), Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kedua kiri), Ketua DKPP Muhammad (ketiga kanan), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan), Anggota KPU Mochammad Afifuddin (kiri) dan Anggota DKPP Teguh Prasetyo (kedua kanan) mengikuti Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan sejumlah program strategis prioritas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Bawaslu sedang memantapkan beberapa program prioritas," kata Rahmat Bagja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan DKPP di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu.

Bagja menyampaikan enam program yang digagas, yakni pertama adalah mempersiapkan aplikasi sistem penanganan pelanggaran pemilu dan pelaporan (Sigaplapor).

Program kedua, pengembangan sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) versi 3.0. "Termasuk di dalamnya mempersiapkan persidangan online. Alhamdulillah, hal ini sudah dicoba dalam Pilkada 2020," katanya.

Baca juga: Mendagri: Presiden siap buat Perpres untuk logistik Pemilu

Sementara program strategis ketiga, yakni meliputi pengembangan sistem pengawasan secara elektronik, di antaranya formulir pengawasan (Form-A) dan sistem pengawasan pemilu (Siwaslu).

Program strategis keempat, katanya, yakni pengembangan desa antipolitik uang, kemudian program kelima, pemberdayaan kader pengawas partisipatif dan program keenam adalah penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP).

Baca juga: Mendagri ingatkan faktor keamanan penyelenggaraan Pemilu 2024
Baca juga: Ketua Komisi II DPR ingatkan kembali penegasan presiden soal Pemilu

Dia menyampaikan adanya peralihan pimpinan Bawaslu provinsi tahun ini untuk periode 2022-2027 dan kemudian peralihan kepemimpinan Bawaslu kabupaten/kota pada 2023 untuk periode jabatan 2023-2028.

"Tahun ini diharapkan pengisian Bawaslu provinsi yang kemudian tahun 2023 untuk Bawaslu kabupaten/kota," ujarnya.