"Daerah berlistrik pada 2015 sebanyak 1.300 desa dan kelurahan atau 82,96 persen, dan perkembangannya hingga triwulan IV 2021 menjadi sebanyak 1.468 desa dan kelurahan atau 93,44 persen," kata Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dihubungi di Palangka Raya, Jumat.
Berdasarkan data tersebut, kata dia, kenaikannya sebanyak 168 desa dan kelurahan atau 10,48 persen.
Baca juga: Pemerintah segera bangun pembangkit listrik mikro hidro di Papua Barat
Ia mengatakan, jika dilihat dari pemetaan berdasarkan daerah belum berlistrik, yakni pada 2015 sebanyak 267 desa dan kelurahan atau 17,04 persen dan pada triwulan IV 2021 turun menjadi 103 desa dan kelurahan atau 6,56 persen.
"Terjadi penurunan untuk desa dan kelurahan belum berlistrik sebanyak 164 desa dan kelurahan atau 10,44 persen," tuturnya.
Edy mengemukakan, listrik menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan, sehingga program yang berkaitan listrik perdesaan harus menjadi kegiatan prioritas.
Menurut dia, PT PLN akan menyiapkan kebutuhan biaya investasi bagi Program Listrik Perdesaan dan melaksanakannya untuk menyentuh seluruh desa yang belum berlistrik.
Baca juga: Pembangkit terapung pertama karya bangsa resmi beroperasi di Ambon
Untuk itu jajaran pemprov bersama pemkab dan pemkot di Kalteng, mendukung penuh Program Listrik Perdesaan dengan mempersiapkan infrastruktur pendukung seperti akses jalan maupun jembatan.
"Kami juga akan membantu dalam proses perizinan bagi Program Listrik Perdesaan sesuai ketentuan, serta menyosialisasikan dan membantu pendekatan dengan masyarakat jika terjadi kendala sosial," katanya.
Sementara itu, terdapat beberapa usulan di APBN pada tahun anggaran 2023, di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di Kalteng yang tersebar di 23 desa dengan target 12 unit.
Baca juga: PLN catat penjualan listrik di triwulan I-2022 naik 8,42 persen
Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebar di Kalteng dengan jumlah 92 desa dengan target 14.291 rumah tangga, serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop di Kalteng dengan target 50 unit atau gedung pemerintah.
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
