Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Robert Rumbekwan, Kamis, di Manokwari, menyatakan, program pembangunan tetap berjalan sambil menunggu sosok pejabat gubernur Papua Barat yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Pilkada di Nduga Papua ditunda, kata Pj Gubernur
"Semua agenda pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa, pimpinan boleh berganti, tapi pengabdian kepada negara dan masyarakat paling utama," ujar Rumbekwan.
Ia tidak menampik bahwa, Pemerintah Provinsi Papua Barat pun turut mengusulkan sejumlah calon pejabat gubernur kepada menteri dalam negeri, namun aturan yang akan menyeleksi sebelum ditetapkan presiden.
Baca juga: Gubernur Papua Barat sebut lokasi IKN permudah urusan pemerintahan
"Secara khusus provinsi juga mengusulkan calon Pj Gubernur Papua Barat untuk dipertimbangkan sesuai aturan yang berlaku sebelum diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menetapkan," kata dia.
Ia tidak menampik bahwa, Pemerintah Provinsi Papua Barat pun turut mengusulkan sejumlah calon pejabat gubernur kepada menteri dalam negeri, namun aturan yang akan menyeleksi sebelum ditetapkan presiden.
Baca juga: Gubernur Papua Barat sebut lokasi IKN permudah urusan pemerintahan
"Secara khusus provinsi juga mengusulkan calon Pj Gubernur Papua Barat untuk dipertimbangkan sesuai aturan yang berlaku sebelum diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menetapkan," kata dia.
Sebelumnya sejumlah tokoh masyarakat adat wilayah Sorong Raya hingga Manokwari mengusung Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri, Komisaris Jenderal Polisi Paulus Waterpauw, sebagai pejabat gubernur Papua Barat. Waterpauw bukan orang baru di Papua karena dia pernah dua kali menjadi kepala Polda Papua.
Baca juga: Ketua DPD sebut akan kawal pengisian kepemimpinan daerah
Kekosongan kepala daerah akibat tidak diselenggarakannya Pilkada 2022 dan 2023 diatur dalam UU Nomor 10/2016, dimana bakal ada 271 dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota tidak memiliki kepala daerah definitif.
Baca juga: Ketua DPD sebut akan kawal pengisian kepemimpinan daerah
Kekosongan kepala daerah akibat tidak diselenggarakannya Pilkada 2022 dan 2023 diatur dalam UU Nomor 10/2016, dimana bakal ada 271 dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota tidak memiliki kepala daerah definitif.
Dalam pasal 201 ayat (9) disebutkan penjabat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan memimpin daerah hingga Pilkada serentak nasional pada 2024 memilih kepala daerah definitif.
Baca juga: Gubernur Enembe sebut proses pengobatannya sesuai prosedur perundangan
Baca juga: Gubernur Enembe sebut proses pengobatannya sesuai prosedur perundangan
Pada ayat berikutnya dijelaskan untuk mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur akan diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara, untuk bupati/walikota akan diangkat penjabat dari pimpinan tinggi pratama.
Pewarta: Hans Arnold Kapisa
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
