"Transparansi dalam hal akuntanbilitas dan keterbukaan, dalam upaya untuk meningkatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa dan negara," ujar Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, seusai menghadiri seminar transparansi pengelolaan keuangan negara di Jakarta, Selasa.
Untuk itu, pemerintah akan memberikan perspektif yang lebih luas kepada masyarakat mengenai aspek-aspek terkait penyusunan anggaran pemerintah yang meliputi proses perencanaan serta penganggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kita akan lebih transparan mengenai perencanaan serta pembahasan anggaran dengan DPR termasuk monitoring dan evaluasi serta proses `reward` dan `punishment`," ujar Anny.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan filosofi dan implementasi reformasi desentralisasi fiskal, aplikasi pengelolaan keuangan daerah, mendiskusikan permasalahan yang muncul dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, serta strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara.
"Kita sudah ada keterbukaan, di satu posisi laporan keuangan Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah sudah direview oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," ujar Anny.
Melalui seminar yang diadakan oleh Kementerian Keuangan tersebut, Anny mengharapkan pemerintah dapat memperoleh masukan yang berharga tentang bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan kualitas laporan keuangan yang lebih baik dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan.
Pengelolaan keuangan negara yang baik, lanjut dia, adalah yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, serta didasarkan atas "performance-based budgeting".
"Pengelolaan keuangan negara yang baik ini menunjukkan bahwa negara kita memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik," ujar Anny.
Dalam seminar nasional tersebut juga hadir sebagai pembicara Dirjen Anggaran Herry Purnomo, Dirjen Perimbangan Keuangan Marwanto Harjowiryono, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto, Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto, serta perwakilan Pemerintah Daerah yaitu Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang.
(T.S034/R007)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
