Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif mendukung peniadaan operasi yustisi di Ibu Kota untuk memberikan kesempatan luas kepada para pendatang berkunjung ke Ibu Kota.Jakarta milik semua, milik seluruh warga negara Indonesia, siapa saja bisa bekerja di Jakarta
"Lebih baik dijadikan kota terbuka, semua diberi kesempatan, soal aksesnya jadi tanggung jawab bersama," kata Syarif di Jakarta, Jumat.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI itu menilai pendatang bukan beban namun justru dijadikan potensi.
Untuk itu, Politikus Partai Gerindra DKI Jakarta itu mengapresiasi peniadaan operasi yustisi yang biasa dilakukan ketika arus balik Lebaran.
Permasalahan urbanisasi, kata dia, diharapkan tak hanya diatasi oleh pemerintah daerah tapi juga Pemerintah Pusat.
"Ini bukan hanya Pemda DKI, (Pemerintah) Pusat juga harus ikut, kenapa orang-orang berbondong-bondong ke Jakarta berarti kan ada masalah di daerahnya, berarti untuk mengatasi itu bukan hanya DKI," ucapnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta meniadakan operasi yustisi yang biasanya dilaksanakan saat arus balik Lebaran.
"Tidak ada operasi yustisi," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin di Jakarta, Rabu (4/5).
Senada dengan Arifin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan peniadaan operasi yustisi itu karena Jakarta terbuka bagi pendatang.
"Tidak ada operasi yustisi untuk para pendatang ke Jakarta, karena Jakarta milik semua, milik seluruh warga negara Indonesia, siapa saja bisa bekerja di Jakarta," katanya.
Dukcapil DKI, lanjut dia, menyiapkan aplikasi data warga bagi pendatang baru yang tiba di Jakarta dengan melapor kepada RT.
RT, kata dia, akan memasukkan data warga pendatang yang melapor itu melalui aplikasi data warga.
"Atau bisa datang ke loket pelayanan kami di kelurahan atau kecamatan. Selain itu kami juga akan melakukan pelayanan jemput bola ke RW di kelurahan," imbuh Budi.
Operasi Yustisi biasanya diadakan saat arus balik Lebaran dengan sasaran penduduk pendatang tanpa dilengkapi identitas yang jelas atau tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Sementara itu, berdasarkan data Dukcapil DKI selama 2020-2021 terjadi penurunan penduduk pendatang terutama saat arus balik Lebaran karena pandemi COVID-19.
Adapun penduduk pendatang yang masuk Jakarta saat musim Lebaran 2020 mencapai 113.814 orang.
Sedangkan pada 2021 jumlah penduduk pendatang saat arus balik Lebaran di Jakarta mencapai 138.740 orang.
Jumlah itu berkurang dibandingkan arus balik pada 2019 penduduk pendatang di Jakarta mencapai 169.778 orang.
Budi memperkirakan jumlah penduduk pendatang bertambah mencapai 20 ribu hingga 50 ribu orang usai libur Lebaran 2022 karena dipicu salah satunya kasus COVID-19 di Ibu Kota yang semakin terkendali.
Selama 2022, lanjut dia, Pemprov DKI memperkirakan akan ada tambahan penduduk pendatang mencapai hingga 180 ribu orang.
Baca juga: KAI: Masih ada 10 ribu pemudik berangkat dari Stasiun Gambir pada H+3
Baca juga: Jasa Marga dukung "one way" dari GT Kalikangkung hingga Tol Japek
Baca juga: Jasa Marga akan dukung rekayasa lalin one way dari Semarang ke Jakarta
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2022
