"Kami kecewa tindakan oknum Dinas Kelautan dan Perikanan yang meminta 'uang pelicin' kalau kami hendak mendapatkan bantuan dari pemerintah," Kata Hamdani, seorang nelayan, di Bengkulu, Senin.
Keluhan ini disampaikan Hamdani dalam lokakarya yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bengkulu.
Munculnya indikasi suap kepada pegawai ini, menurut dia, telah berlangsung lama dengan besaran Rp1 juta perbantuan kapal atau alat tangkap. Akibatnya banyak bantuan dari pemerintah untuk nelayan hanya diterima oleh orang tertentu.
Karena itu, nelayan meminta kepada pemerintah untuk melibatkan nelayan dalam hal perencanaan program kesejahteraan nelayan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Selain ulah oknum yang tidak bertanggungjawab para nelayan juga mengemukakan banyak bantuan dari pemerintah yang tidak tepat peruntukkannya sehingga bantuan tersebut menjadi rusak dan mubazir.
Hal senada juga disampaikan oleh Johansyah rekan Hamdani. Dia menyatakan selama ini bantuan untuk nelayan hanya diterima oleh kelompok tertentu saja secara terus menerus sementara banyak nelayan lain yang tidak pernah menerima bantuan.
"Parahnya penerima bantuan itu bukan nelayan ada yang berprofesi sebagai montir, buruh, sementara kami nelayan tidak mendapatkannya," tambah dia.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Prasarana Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu Oktarian menyebutkan, tidak ada isitilah "aang sogok" bagi nelayan yang ingin mendapatkan bantuan.
Ia menegaskan, nelayan seharusnya menyerahkan bukti dan nama siapa oknum tersebut agar dinas dapat mengambil tindakan.
Ia berjanji ke depan tumpang tindih kependudukan tersebut segera diselesaikan agar bantuan bagi nelayan dapat tersalurkan dengan tepat.
(ANT/291/S023)
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011
