"Hentikan lalu lintas produk pertanian mentah maupun olahan," kata Wasito melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Senin.
Meski wabah ini terjadi di Jawa Timur, namun penularan PMK perlu diantisipasi agar tidak mewabah ke daerah atau provinsi lain.
Baca juga: Sejumlah sapi di Lumajang dilaporkan terpapar wabah PMK
Wasito mengatakan gejala paling umum dari ternak yang terinfeksi PMK adalah demam dan pembentukan lepuh, bisul serta koreng pada mulut, lidah, hidung, kaki, dan puting, serta terdapat lesi pada kaki dan sela jari kaki.
Menurut dia, ternak yang terinfeksi biasanya mengalami depresi, enggan bergerak, dan hilang nafsu makan, sehingga dapat menyebabkan penurunan produksi susu, turunnya berat badan, dan buruknya pertumbuhan.
"Hewan terinfeksi juga mungkin memiliki cairan hidung dan air liur berlebihan," kata dia.
Selain menyetop sementara lalu lintas ternak, menurut dia, juga perlu dilakukan pengawasan transportasi ketat, terutama kendaraan dan manusia yang akan keluar dari daerah wabah.
Baca juga: Pemprov Jatim-Kementan aktifkan URC cegah PMK hewan ternak
Tidak kalah penting, menurut Wasito, adalah segera dilakukan bio surveillance serentak pada semua hewan ternak yang mungkin dapat tertular PMK, termasuk hewan ternak dan hewan liar yang ada di kebun binatang.
"Harus diisolasi, ditentukan 'serotype'-nya, dilakukan 'sequencing' dan 'phylogenetic'," katanya.
Tidak cukup sampai di situ, pihak terkait dan berwenang juga harus melakukan vaksinasi di daerah yang ditengarai menjadi lokasi wabah PMK tersebut.
Berikutnya, seluruh kandang ternak perlu dilakukan disinfektasi di daerah dan di luar sekitar wabah.
Kejadian wabah PMK yang menjangkiti ternak di Jawa Timur ini menjadi perhatian Wasito sebab sejak 1990 Indonesia bebas dari penyakit mulut dan kuku.
Baca juga: Ada wabah PMK, empat pasar hewan kabupaten di Jatim ditutup sementara
Namun, jika sekarang ini bisa terjadi wabah dan penularan yang begitu masif, Wasito menengarai masuknya penyakit tersebut berasal dari impor ternak atau daging dari negara yang endemik PMK.
"Pejabat terkait perlu dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban. Hal itu sangat perlu dilakukan demi penuntasan kasus PMK dan pembelajaran demi masa depan pertanian yang optimal," kata dia.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
