membahas rencana pemekaran Kabupaten Natuna-Anambas menjadi provinsi pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2022 di Kuta Selatan, Bali, Selasa.
Gubernur Ansar menganggap rencana pemekaran kedua pulau terluar Indonesia itu sebagai usaha mendukung kepentingan strategis nasional.
Selain itu, juga sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 49 yang menyatakan pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional, berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar.
"Kepri sendiri merupakan daerah perbatasan dengan beberapa pulau terluar di dalamnya," kata Gubernur Ansar dalam keterangan tertulis yang diterima di Tanjungpinang.
Baca juga: Bupati Abdul Haris dukung pembentukan Provinsi Natuna-Anambas
Baca juga: Gubernur Kepri dukung keinginan Natuna-Anambas jadi provinsi
Gubernur Ansar dalam kesempatan itu juga menjelaskan urgensi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Menurutnya, Kepri yang merupakan Daerah Kepulauan bersama dengan delapan provinsi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan terus mendorong untuk percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan.
Masalah kawasan kepulauan harus mengalami percepatan pembangunan. Selain itu juga pemberdayaan masyarakat di kepulauan, termasuk pulau-pulau terluar memerlukan payung hukum.
"Bila RUU ini ditetapkan menjadi Undang-undang maka akan menjadi pemicu kebangkitan ekonomi dan kemajuan pembangunan di daerah kepulauan, sehingga kehidupan ekonomi dan masyarakat serta pemerataan pembangunan dapat tercapai," ucap Ansar.
Ansar turut memaparkan hasil penilaian sistem merit di lingkungan Pemprov Kepri, di mana pada tahun 2021 mencapai 291 atau mengalami peningkatan 10 poin dari tahun 2020.
Adapun aspek yang dinilai antara lain perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.
"Adapun mengenai penambahan nilai sistem merit di lingkungan Pemprov Kepri dari sisi pengadaan pegawai, Pemprov Kepri sudah memiliki kebijakan internal terkait pengadaan ASN dan diperbaharui sesuai kebutuhan serta dilaksanakan secara konsisten. Dari sisi penggajian, penghargaan dan disiplin, tunjangan kinerja sudah memperhitungkan hasil penilaian kinerja sebagai faktor utama disamping disiplin kerja," ungkapnya.
Gubernur Ansar juga membawa matriks daftar inventaris masalah selain RUU Daerah Kepulauan dan manajemen sumber daya aparatur. Antara lain, Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, implementasi Permen ESDM 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest, serta FTZ menyeluruh di Pulau Bintan dan Karimun.
Kemudian implementasi Peraturan Menteri Keuangan 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, serta percepatan jaringan telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS).
Sementara itu, beberapa agenda pembahasan dalam Rakernas APPSI di Bali tahun ini, di antaranya mengenai reformasi birokrasi yaitu penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, serta penerapan otonomi daerah terkait Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.*
Baca juga: Gubernur Kepri dukung pembentukan Provinsi Khusus Natuna
Baca juga: Dinkes sebut 10 warga Sulsel masih dikaratina di Natuna
Pewarta: Ogen
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
