Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko optimis angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting) di Indonesia dapat turun menjadi 14 persen di tahun 2024.
“Saya ingin memastikan apa yang diinginkan presiden betul-betul berjalan dengan baik di lapangan,” kata Moeldoko dalam Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Moeldoko menuturkan salah satu tugas dari kantor staf kepresidenan adalah mengawal dan memastikan program nasional strategis seperti percepatan penurunan stunting yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 bisa berjalan dengan baik.
Baca juga: Adaro Group bantu penanganan stunting di Balangan Kalsel
Dalam percepatan penurunan stunting yang dipimpin oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dirinya optimis angka 14 persen dapat tercapai karena sebanyak 600 ribu tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB dikerahkan langsung untuk mengawal keluarga.
Aktor-aktor yang diturunkan oleh BKKBN tersebut mampu menyelesaikan permasalahan kekerdilan melalui koreksi kondisi kesehatan beserta asupan gizi keluarga.
Rangkaian pemeriksaan saat pra-nikah pada calon pasangan pengantin dilakukan guna menghindari ibu terkena anemia atau tak layak hamil. Misalnya seperti mengukur lingkar lengan atas, mengawal pemeriksaan hemoglobin (Hb) dalam darah hingga lingkungan hidup keluarga yakni kondisi gizi, sanitasi dan air bersihnya.
Baca juga: Ridwan Kamil: RI jadi negara tata kelahiran penduduk sangat baik
“Satu strategi yang akan dijalankan dalam rangka penurunan stunting, saya bisa pastikan dengan cara yang seperti ini target presiden menuju pada 14 persen pada 2024 bisa tercapai. Strategi yang digunakan pertama harus aktornya dulu,” ucap dia.
Bagi Provinsi Jawa Barat, Moeldoko mengatakan dengan angka prevalensi yang sudah di bawah rata-rata nasional yang kini sebesar 24,4 persen diharapkan bisa segera turun menuju 14 persen pada tahun 2024.
Baca juga: BKKBN Riau perkuat 1.479 Tim Pendamping Keluarga turunkan stunting
Menurutnya Jawa Barat dapat menjadi benchmarking bagi daerah lain guna memperbaiki daerah yang belum memiliki langkah sesuai atau belum terbukti efektif. Sebab, Jawa Barat sedang menggencarkan pemakaian alat kontrasepsi setelah ibu melahirkan dan memiliki program unggulan Ojek Makanan Balita (Omaba).
Moeldoko juga memastikan pihaknya akan terus mengawal dan memastikan setiap perintah yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia Emas 2045 dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan dalam masyarakat Indonesia.
“Program strategis nasional harus dikawal karena Presiden mengatakan bukan hanya send tetapi semua apa yang disampaikan harus ter deliver dengan baik,” kata Moeldoko.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2022
