"Jalin kerja sama antarbangsa (di antara nelayan dari berbagai kebangsaan)," kata Abdul Halim dalam keterangan kepada Antara di Jakarta, Minggu.
Abdul Halim mengemukakan hal tersebut ketika ditanyakan mengenai bagaimana Presidensi G20 Indonesia bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan yang masih memprihatinkan di sejumlah daerah.
Menurut dia, jalinan kerja sama serta sinergi perlu dilakukan dengan berdasarkan keragaman kelebihan yang dimiliki nelayan dan pelaku usaha perikanan domestik atau di dalam negeri.
Selain itu pemerintah juga selayaknya dengan cermat memperhatikan detail dalam menegosiasikan setiap lembar kesepakatan kerja sama yang akan diberlakukan.
"Terlebih apabila menyangkut kelemahan yang dimiliki oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan di dalam negeri," katanya.
Baca juga: KNTI: Kekuatan maritim RI harus ditonjolkan selama Presidensi G20
Seperti diketahui, G20 yang merupakan forum global dari 19 negara dan satu kawasan Uni Eropa, berkontribusi kepada 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia, 75 persen perdagangan internasional dan 60 persen populasi dunia.
Dengan demikian, kebijakan yang ditelurkan dalam G20 juga dapat saja berimbas kepada kondisi kesehatan samudera di bumi.
Selain itu dalam laman www.g20-insights.org, juga disebutkan bahwa G20 merupakan wadah yang harus menginisiasi tata kelola kesamuderaan atau kelautan, serta memastikan adanya dialog, strategi, dan kerja sama regional guna memastikan investasi dan pertumbuhan yang terkait dengan kelautan dapat berkelanjutan dan membuka potensi penuhnya.
Dalam pernyataannya Presiden Joko Widodo mengatakan Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat mengenai pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan juga penanganan sampah laut.
Presiden Jokowi menekankan Indonesia siap bermitra dengan semua pihak untuk mewujudkan ekosistem laut yang berkelanjutan. Kepala Negara juga menjelaskan bahwa di tingkat domestik, Indonesia juga telah mengambil berbagai terobosan untuk mengelola lingkungan laut secara berkelanjutan.
Sejumlah langkah terobosan itu antara lain adalah kebijakan penanganan ikan secara terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan berbasis teknologi, pengembangan kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan, serta pelestarian komoditas kelautan bernilai ekonomi tinggi.
Baca juga: Menyelaraskan ekonomi biru dengan Presidensi G20
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
