Kementerian Kesehatan telah melakukan transformasi pada sistem kesehatan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan penguatan pada deteksi dini sebuah penyakit merupakan salah satu bentuk transformasi penting dalam sistem kesehatan yang ada di Indonesia.
“Melihat kondisi kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah melakukan transformasi pada sistem kesehatan. Salah satu pilarnya adalah bagaimana melakukan deteksi dini,” kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir dalam peluncuran buku BPJS Kesehatan yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.
Abdul menuturkan kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia, masih berkutat pada permasalahan gizi pada anak seperti kekerdilan (stunting), tingginya angka kematian ibu (AKI) dan anak (AKB), serta menghadapi penyakit menular maupun tidak menular pada organ tubuh yakni jantung, saluran darah serta pankreas.
Melalui transformasi sistem kesehatan yang diperkuat dengan deteksi dini, skrining yang dilakukan oleh petugas medis diharapkan dapat mempercepat penanganan kepada pasien hingga di tingkat desa.
Walaupun demikian, penguatan pada deteksi dini dapat lebih ditingkatkan apabila BPJS Kesehatan ikut melakukan terobosan dengan bekerja sama dalam memberikan layanan tersebut kepada masyarakat dan mempermudah jalannya pemeriksaan kesehatan.
“Memang sistem pembayaran kapitasi dari BPJS kesehatan yang berbasis kepada kuratif atau pasien itu akan terubah,” ucap dia.
Baca juga: Menko PMK: Biaya perawatan pasien hepatitis ditanggung BPJS Kesehatan
Baca juga: BPJS Kesehatan-Bank Syariah Indonesia, permudah akses iuran
Dengan adanya pengalaman defisit anggaran beberapa tahun yang lalu, BPJS Kesehatan seharusnya juga bisa melakukan terobosan utamanya dalam membentuk finansial kesehatan yang lebih sustainable. Misalnya, melalui pembayaran iuran yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi peserta sehingga tidak ada perlakuan diskriminasi di dalamnya.
“Sistem pembayaran iuran kita selama ini harus beragam, apa harus gotong royong? Kalau gotong royong, sebagai subsidi silang dapat terjadi, dalam pengertian bahwa yang kaya seharusnya memberikan bayaran yang lebih besar kepada BPJS, dibandingkan dengan iuran kepada orang-orang miskin, jadi mungkin ke depannya kita bisa pikirkan bersama,” kata Abdul.
Selain itu menurut Abdul, BPJS Kesehatan memiliki peran lebih dalam mengatasi permasalahan kesehatan warga Indonesia. Salah satu peran yang dapat dilakukan adalah dengan ikut mendekatkan imunisasi kepada masyarakat.
Sebagai pihak yang sama-sama bergerak di bidang kesehatan, Abdul berharap pihaknya bersama BPJS Kesehatan dapat bersama-sama memperkuat hubungan dan kerja sama dengan setiap rumah sakit di Indonesia agar setiap pelayanan yang diberikan, bisa memberikan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi warga negara.
“Masyarakat membutuhkan implementasi. Oleh karena itu diharapkan bahwa stigma pada BPJS kesehatan tadi (dapat teratasi), tentunya dengan bekerja sama dengan rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik,” ujar dia.
Baca juga: Kolaborasi komunikasi publik kunci sukseskan program JKN-KIS
Baca juga: Pemanfaatan data JKN dukung pembangunan kesehatan di daerah
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
