"Sekali lagi ini membuktikan teman-teman TNI berkomitmen tinggi dalam penegakan hukum dan HAM," kata Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Senin.
Komnas HAM RI, kata Anam, mengapresiasi Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang menetapkan 10 tersangka personel TNI dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.
Baca juga: Panglima TNI minta korban kerangkeng manusia tidak takut bersuara
Menurut dia, hal tersebut bagian dari salah satu rekomendasi Komnas HAM kepada Panglima TNI. Sebab, setelah kasus tersebut terungkap, Komnas HAM langsung melakukan pendalaman dan menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI.
Dalam perjalanannya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI juga beberapa kali berkoordinasi, melakukan pendalaman, dan meminta bukti-bukti ke Komnas HAM tentang dugaan keterlibatan personel TNI.
"Puspom TNI meminta bukti-bukti dan nama-nama yang diduga terlibat," kata dia.
Baca juga: LPSK ingatkan pelaku kasus kerangkeng tak bungkam suara korban
Baca juga: Komnas HAM: Penahanan tersangka kasus kerangkeng wujud kepastian hukum
Ke depan, Komnas HAM berharap proses hukum terhadap 10 orang tersangka tersebut bisa berjalan sesuai ketentuan hukum dan berjalan transparan.
Dengan demikian, katanya, masyarakat terutama keluarga korban kerangkeng manusia mengetahui dengan jelas proses hukum yang dijalani para tersangka di meja pengadilan.
Kemudian yang tidak kalah penting, kata Anam, agar kasus yang sama tidak terulang kembali. Baik itu dilakukan oleh pejabat pemerintah, oknum TNI, Polri, dan lain sebagainya.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
