• Beranda
  • Berita
  • Sekjen PPP sebutkan alasan berkoalisi dengan Golkar dan PAN

Sekjen PPP sebutkan alasan berkoalisi dengan Golkar dan PAN

24 Mei 2022 17:56 WIB
Sekjen PPP sebutkan alasan berkoalisi dengan Golkar dan PAN
Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi. ANTARA/Boyke Ledy Watra.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi menyebutkan tiga alasan PPP memulai kerja sama politik dengan sebutan Koalisi Indonesia Bersatu dengan Golkar dan PAN.

"Pilpres ada syarat ketentuan 20 persen, oleh karena itu cepat atau lambat seperti PAN dan PPP mau nggak mau harus membangun koalisi," kata dia di Jakarta Selasa.

Alasan ambang batas 20 persen tersebut, kata dia, menjadi hal pertama yang mengharuskan PPP membangun koalisi untuk Pemilu Presiden 2024.

Baca juga: Polisi periksa Eddy Soeparno terkait laporan terhadap Muannas Alaidid

Kemudian yang kedua, menurut dia, PPP membangun kerja sama politik menuju koalisi karena melihat bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum penting dan strategis untuk mempertegas komitmen partai-partai menjadikan ajang kontestasi pada  2024 sebagai menguatkan persatuan nasional.

"Kita menutup celah terbukanya perpecahan di antara anak bangsa, kita ingin pada 2024 menjadi perwajahan pemilu di era digital sekarang ini menjadi pemilu yang luar biasa nyaman, pemilu yang benar-benar menggambarkan sebagai pesta rakyat," ucapnya

Seanjutnya yang ketiga, kata dia, adalah keinginan partai politik yang dipimpinnya untuk lebih punya strategi pemenangan yang siap secara lebih awal.

Baca juga: Ngabalin bantah Jokowi dukung Koalisi Indonesia Bersatu
Baca juga: Golkar Jateng siap jalin kemitraan politik dengan PAN dan PPP

"Oleh karena itu, setidaknya bagi kami tiga hal itu yang mendorong untuk membentuk satu kerja sama politik yang mengarah pada koalisi pengusungan capres dan cawapres pada  tahun ini," ujarnya.

Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya ikut dalam koalisi tersebut karena buah pemikiran untuk menyuguhkan pesta demokrasi yang aman damai, tidak terpecah belah, dan terhindar dari politik identitas seperti yang terjadi pada 2019.

"Pada Pemilu 2019 menjadi pertarungan ideologis, jadi politiknya adalah politik identitas. Sekarang yang kita inginkan politik gagasan, jangan lagi ada politik identitas," ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022