"Alokasikan anggaran untuk mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim di wilayah pesisir yang adil dan berpihak bagi pemulihan lingkungan," kata Ketua Harian KNTI Dani Setiawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Dani memaparkan, pengalokasian tersebut antara lain adalah untuk pembangunan infrastruktur untuk penahan banjir, normalisasi sungai dan muara, pembangunan rumah layak huni, penyediaan informasi cuaca, pembangunan rumah layak huni, hingga pemberian skema bantuan asuransi mengkompensasi kerugian yang dialami nelayan atau pembudidaya.
Ia mengingatkan bahwa banjir rob menggenangi banyak wilayah pesisir di Indonesia dalam sepekan ini, sehingga aktivitas warga di pesisir lumpuh terutama nelayan kecil, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah perikanan dan pemasar ikan baik tingkat bakul kecil maupun besar. B
"Berdasarkan hasil pendataan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNTI di Pulau Jawa dan Sumatera, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah-wilayah terdampak banjir rob di Pulau Jawa.
Sementara banjir rob yang terjadi di Pulau Sumatera tersebar di Kota Medan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batubara," paparnya.
Menurut dia, terdapat 15.820 nelayan tangkap yang terdampak akibat permukiman tenggelam dan cuaca ekstrim dalam 1 minggu terakhir. Akibat banjir rob, banyak rumah warga yang terendam termasuk barang elektronik maupun transportasi nelayan terendam banjir dan nelayan mengalami kerugian material.
Selain itu, kerugian lain yang paling besar dampaknya adalah kegiatan pertambakan rakyat dan petambak garam karena berpotensi gagal panen mencapai miliaran Rupiah. Lebih dari 3.226 pembudidaya ikan dengan total luas lahan 31.900 hektare terdampak banjir rob.
"Ketinggian banjir yang mencapai 50 hingga 100 sentimeter menyebabkan terhambatnya mobilitas warga dan aktivitas ekonomi praproduksi hingga setelah produksi terkena dampak dengan tutupnya Tempat Pelelangan Ikan," katanya.
Terkait anggaran, ia mengungkapkan bahwa Dokumen rencana kerja anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2020, alokasi belanja untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hanya 0,31 persen dari total anggaran KKP sebesar Rp6,4 triliun.
Di tingkat daerah, lanjutnya, hasil kajian KNTI di Provinsi Jawa Tengah misalnya, program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk masyarakat pesisir dan nelayan belum menjadi prioritas, yang ditunjukkan antara lain dengan proporsi alokasi anggaran perubahan iklim di kawasan pesisir pada 2019 mencapai 31,81 persen dari total belanja perubahan iklim atau hanya 0,20 persen dari total belanja daerah.
Pada 2021, proporsi anggaran perubahan iklim untuk kawasan pesisir hanya mendapat alokasi sebesar 8,52 persen dari total belanja perubahan iklim atau hanya sekitar 0,08 persen dari total belanja daerah.
Untuk itu, ia mendorong pendekatan koordinasi yang efektif antar pemerintah daerah di dalam satu provinsi. Peristiwa banjir rob yang melanda banyak wilayah di pesisir, terutama di Jawa, Sumatera Utara, serta kian meluas ke daerah lain, membutuhkan langkah-langkah kolaboratif setiap daerah guna memaksimalkan upaya mitigasi dan adaptasi.
"Lakukan pendekatan yang holistik untuk merehabilitasi dan melindungi mangrove sebagai sabuk pantai yang terjamin keberlanjutannya dari aktivitas-aktivitas pembangunan dan perampasan ruang laut," katanya.
Ia juga mendorong pentingnya membuat program-program mitigasi dan adaptasi yang komprehensif dengan melibatkan partisipasi penuh nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah ikan, perempuan nelayan, dan pemuda, serta melakukan transisi aktivitas ekstraktif di pesisir dengan melakukan pemulihan lingkungan sebagai komitmen penuh dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
