Sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang diterima di Badung, Bali, Jumat, dia mengatakan bahwa penguatan pendataan merupakan bagian dari strategi membangun ketangguhan terhadap bencana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
"Data akan diubah menjadi informasi, informasi akan menjadi analisis, dan analisis akan dijadikan dasar untuk merumuskan strategi dan kebijakan," katanya dalam forum bertajuk Data Challenges and Solutions for Disaster Risk Management di ajang Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (26/5).
Raditya mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki platform Satu Data Indonesia, Satu Peta Indonesia, dan Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) untuk mendukung pengelolaan data, termasuk data-data mengenai kebencanaan.
Pemerintah, menurut dia, menggunakan data-data dari tingkat lokal hingga nasional yang telah dimasukkan ke platform-platform digital sebagai dasar dalam menyusun strategi dan kebijakan.
Raditya mencontohkan, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan penularan COVID-19 dibuat berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang dimasukkan ke platform digital.
Namun, menurut dia, saat ini masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya memenuhi kebutuhan data yang komprehensif, antara lain keterbatasan pendanaan, keterbatasan akses internet, dan kualitas data yang dilaporkan.
Dia mengemukakan pentingnya perbaikan tata kelola data dan informasi kebencanaan dalam upaya menyediakan data-data yang akurat sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan.
Baca juga:
BNPB tekankan pentingnya modalitas sosial dalam membangun resiliensi
Indonesia tawarkan empat konsep resiliensi berkelanjutan
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2022
