KPU: Presiden diagendakan hadiri peluncuran pemilu pada 14 Juni 2022

30 Mei 2022 19:21 WIB

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri) dan Anggota KPU Yulianto Sudrajat memberikan keterangan pers hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kantor KPU, Jakarta, Senin (30/5/2022). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj/pri.

Komisi Pemilihan Umum RI menyampaikan Presiden Joko Widodo diagendakan menghadiri peluncuran tahapan Pemilu 2024 yang akan diluncurkan pada 14 Juni 2022.

"Kami mengundang presiden untuk memberikan sambutan dalam rangka peluncuran dimulainya tahapan, presiden menyambut baik Insya Allah diagendakan untuk hadir," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Senin.

Menurut Hasyim, tahapan pemilu berlangsung selama 20 bulan dari hari pemungutan suara sesuai dengan Undang-undang Pemilu.

"Kalau dihitung mundur sesuai Undang-undang Pemilihan umum, tahapan pemilu itu akan dimulai paling lambat 20 bulan terhitung dari hari pemungutan suara. Jadi kalau hari pemungutan suaranya Rabu 14 Februari 2024, dihitung mundur 20 bulan itu jatuhnya 14 Juni 2022," ucap Hasyim.

Baca juga: Presiden minta KPU gunakan produk dalam negeri dalam logistik pemilu

Baca juga: KPU: Presiden dorong masa kampanye tak terlalu panjang

Untuk tahapan dan proses-proses yang akan digelar, KPU meminta dukungan seluruh pihak dan juga pemerintah agar Pemilu 2024 bisa diselenggarakan dengan baik.

Presiden Joko Widodo, kata dia telah menyampaikan akan mendukung penuh tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 yang menjadi tanggung jawab KPU.

Presiden juga mendukung penuh kebutuhan KPU, baik regulasi dan pendanaan Pemilu 2024. Kemudian, presiden mendorong KPU meningkatkan kualitas Pemilu 2024, baik tingkat partisipasi maupun tata kelola pemilu.

Baca juga: Presiden Jokowi sampaikan enam arahan terkait Pemilu 2024

Presiden mendorong KPU untuk dapat mengelola dengan baik pelaksanaan pemilu, utamanya pada persoalan teknis yang bisa berubah menjadi persoalan politis.

Serta, Presiden Joko Widodo lanjut dia mendorong kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar mendukung penuh KPU.