Kementerian PUPR sepakati belanja produk dalam negeri Rp778 miliar

Berdasarkan data LKPP, per 23 Mei 2022, realisasi belanja PDN melalui pengadaan barang/jasa yang telah terkontrak serta e-purchasing mencapai Rp150,2 triliun, atau masih sekitar 37,6 persen dari target Rp400 triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meneken komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp778 miliar dalam Forum Business Matching (Temu Bisnis) Tahap III yang digelar di Balai Sidang Jakarta (JCC) pada 30-31 Mei 2022.

"Untuk Kementerian PUPR, dilakukan penandatanganan komitmen belanja PDN antara direktorat teknis, penyedia, dan produsen material peralatan konstruksi utama yang terdiri dari kontrak proyek pembangunan indoor multifunction stadium dalam rangka kejuaraan Dunia Bola Basket Tahun 2023, Paket Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi Mahkamah Agung, Revitalisasi Danau Archipelago di TMII, serta Preservasi Jalan Pandeglang - Rangkasbitung – Cigelung," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Secara total, Temu Bisnis Tahap III tersebut menghasilkan kesepakatan lima paket komitmen pembelian PDN, yakni empat paket senilai Rp778 miliar untuk pekerjaan di Kementerian PUPR dan satu paket lainnya senilai Rp300 miliar di Kementerian Kesehatan.

Yudha mengatakan tujuan utama Temu Bisnis Tahap III adalah mengejar target capaian nilai kontrak pembelanjaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada akhir Mei 2022 minimal sebesar Rp400 triliun.

"Berdasarkan data LKPP, per 23 Mei 2022, realisasi belanja PDN melalui pengadaan barang/jasa yang telah terkontrak serta e-purchasing mencapai Rp150,2 triliun, atau masih sekitar 37,6 persen dari target Rp400 triliun," kata Yudha

Untuk mengejar target Rp400 triliun, Yudha menyebutkan strategi penyelenggaraan Temu Bisnis Tahap III ini dibagi menjadi 2 tahap, pertama pada 23-27 Mei 2022 dilakukan temu bisnis secara daring dan kedua, diadakan pula temu bisnis pada puncak acara pada 30-31 Mei 2022.

"Laporan temu bisnis K/L/PD dan BUMN secara daring yang sudah kami terima per 30 Mei 2022, adalah dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Laporan temu bisnis K/L/PD dan BUMN secara daring yang sudah kami terima per 30 Mei 2022, adalah sebesar Rp75,6 triliun dengan rincian dari Kementerian PUPR sebesar Rp58,5 triliun, Kementerian Kesehatan sebesar Rp15 triliun, Kementerian Keuangan sebesar Rp2 triliun, BUMN sebesar Rp76 miliar. Untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah lainnya kami harapkan dapat segera dilaporkan," jelas Yudha.

Yudha menyatakan, dalam Temu Bisnis Tahap III dilaksanakan kegiatan pameran yang diikuti oleh 11 BUMN, 30 UMKM dari sektor pertanian, alat kesehatan, IT dan kuliner, 58 perusahaan industri farmasi dan alat kesehatan, serta lima asosiasi bidang konstruksi yang akan menampilkan produk dalam negeri yang dimiliki oleh produsen anggotanya.

Sebagai bagian dari rangkaian temu bisnis juga dilakukan tujuh)l talkshow dengan tema mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, terdiri atas tema pengawasan Belanja PDN, dukungan rantai pasok untuk mendukung Gerakan Nasional ini, Peran dan Inovasi Perguruan Tinggi Vokasi, Komitmen dari perwakilan lima BUMN, Komitmen dari perwakilan Pemerintah Daerah serta adanya peluncuran produk Asli Bangsa Indonesia.

"Adapun launching Produk Unggulan Asli Bangsa Indonesia, yaitu “Fitofarmaka”, merupakan obat tradisional dari bahan alami yang telah memiliki standar baik produk maupun pembuatannya," kata Yudha.

Baca juga: Kementerian PUPR akan belanjakan Rp80,4 triliun untuk produk lokal

Baca juga: Luhut dorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri

Baca juga: Menperin serukan belanja pemerintah dioptimalkan untuk produk lokal