Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memperluas area lahan tanaman sorgum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) guna mengurangi ketergantungan impor gandum dan jagung sebagai sumber pangan.Saya perintahkan kepada gubernur dan bupati untuk betul-betul memastikan berapa luasan lahan yang bisa dipakai untuk menanam sorgum sehingga kita tidak bergantung kepada gandum
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai menanam benih dan memanen sorgum di Kabupaten Sumba Timur, NTT, Kamis.
"Saya perintahkan kepada gubernur dan bupati untuk betul-betul memastikan berapa luasan lahan yang bisa dipakai untuk menanam sorgum sehingga kita tidak bergantung kepada gandum, tidak bergantung pada jagung dari impor," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
Presiden menjelaskan lahan di Kabupaten Sumba pernah ditanami jagung, namun kurang produktif. Oleh sebab itu lahan dialihkan pada tanaman biji-bijian sorgum.
Saat ini luas lahan sorgum di Kabupaten Sumba Timur mencapai 60 hektare dengan produktivitas sebesar 5 ton per hektare.
Baca juga: Presiden Jokowi panen sorgum sebagai alternatif hadapi krisis pangan
Meski masih tergolong uji coba, petani dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp50 juta per hektare dalam satu tahun atau Rp4 juta lebih per bulan.
Presiden Jokowi pun telah memerintahkan Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Bupati Sumba Timur Khristofel Praing untuk memperluas lahan yang bisa ditanami sorgum.
"Kita akan perbesar tanaman sorgum ini di Provinsi NTT dengan harapan kita miliki alternatif pangan dalam rangka (mengatasi) krisis pangan dunia. Kalau kita ada berlebih, ada stok, justru ini yang akan kita ekspor," kata Kepala Negara.
Adapun tanaman sorgum dinilai menjadi alternatif sumber pangan selain beras dan jagung, guna menghadapi krisis pangan.
Sebelumnya sejak pandemi COVID-19 merebak, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) telah memperingatkan agar setiap negara memiliki rencana dalam menjaga kelancaran rantai pasok makanan demi mengantisipasi potensi krisis pangan.
Baca juga: Krisis pangan picu kekhawatiran proteksionisme, perparah kekurangan
Baca juga: Ketua IMF desak tindakan cepat dan terkoordinasi atasi krisis pangan
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
