Diharapkan kedepannya kebijakan TOD akan lebih terpadu dengan rencana induk transportasi perkotaan dan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pemerintah Indonesia melanjutkan pembangunan transportasi perkotaan berbasis sistem angkutan umum berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) di Jabodetabek.
Komitmen ini terwujud dalam Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project Phase 3 (JUTPI-3) yang merupakan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Jepang dengan durasi selama 3 tahun 3 bulan, dimulai sejak bulan April 2022.
“Diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat antar stakeholders dalam pelaksanaan JUTPI-3 selama sekitar 3 tahun ke depan, mengingat kebutuhan pengembangan TOD di wilayah Jabodetabek semakin meningkat,” ungkap Wahyu pada acara The 1st Joint Coordinating Committee (JCC) JUTPI-3, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Proyek kerjasama JUTPI-3 bertujuan meningkatkan kapasitas serta mekanisme koordinasi para pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan transportasi umum perkotaan.
Acara tersebut merupakan wadah koordinasi tertinggi dalam struktur Project Team JUTPI-3 yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Indonesia dengan Tim Tenaga Ahli dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas tantangan-tantangan terkini terkait pengembangan TOD dan bagaimana meningkatkan kenyamanan transportasi di Jabodetabek.
"Diharapkan kedepannya kebijakan TOD akan lebih terpadu dengan rencana induk transportasi perkotaan dan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat. Dari sisi antarpemangku kepentingan, diharapkan mekanisme koordinasi pengembangan TOD akan lebih efektif," katanya.
Sebagai upaya mewujudkan target-target tersebut, perumusan kebijakan terkait TOD dianggap perlu dilakukan dengan menyeimbangkan kepentingan umum dan swasta melalui koordinasi perencanaan transportasi dan tata ruang berdasarkan karakteristik wilayah Jabodetabek.
Kemudian, mekanisme koordinasi terkait TOD pada tingkat metropolitan dan kawasan akan dibuat dengan mengajak keikutsertaan sektor swasta dalam pelaksanaan konsep TOD.
“Bersama-sama kita akan menyiapkan kebijakan atau panduan pengembangan TOD yang diharapkan tidak hanya dapat diterapkan di dalam wilayah Jabodetabek, namun juga dapat diduplikasi di luar wilayah Jabodetabek,” tutup Wahyu.
Baca juga: Menhub: LRT Jabodebek untuk selesaikan masalah transportasi perkotaan
Baca juga: Indonesia harapkan Korsel investasi transportasi massal perkotaan
Baca juga: Menhub sebut angkutan massal "tulang punggung" transportasi perkotaan
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
