“Pengelolaan ruang laut merupakan panglima dalam menjaga ekologi laut yang berkelanjutan," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Hendra Yusran Siry, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Ia mengemukakan, dalam rangka akselerasi pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pihaknya baru-baru ini juga telah menandatangani menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK), Universitas Riau (UNRI) di FPK UNRI, Pekanbaru, Provinsi Riau pada 3 Juni.
Perjanjian tersebut menerangkan kerjasama dengan FPK UNRI adalah bentuk komitmen bersama pemangku kepentingan terhadap tujuan pembangunan kelautan dan perikanan melalui optimalisasi pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
Lebih lanjut Hendra menjelaskan, UNRI sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Riau diharapkan dapat memberikan masukan, saran, dan pertimbangan atau rekomendasi dalam kebijakan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan berbasis kajian ilmiah.
“Kami berharap berbagai pemikiran dan hasil kajian ilmiah yang dilakukan FPK UNRI dan didukung dengan kapasitas SDM yang dimiliki dapat memberikan dukungan nyata dalam upaya pengembangan ekonomi kelautan di Provinsi Riau melalui prinsip ekonomi biru," paparnya.
Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNRI, Bintal Amin menuturkan momen penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut sangat penting dan sudah lama dinanti sebagai dasar legal formal kegiatan di lapangan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). FPK juga menyatakan kesiapannya dalam mendukung percepatan pembentukan kawasan konservasi serta kegiatan lain yang disepakati dalam kerjasama ini.
Sementara itu, Rektor UNRI Aras Mulyadi dalam sambutannya berharap melalui kerjasama ini, KKP dan UNRI saling bersinergi, memberikan timbal balik melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
UNRI, lanjutnya, pun siap mendukung program perikanan berkelanjutan yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan mengingat wilayah perairan Provinsi Riau meliputi Wilayah Pengelolaan Perairan 571 dan 572.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya menerapkan strategi ekonomi biru yang dinilai memiliki kemampuan yang sangat besar dalam rangka menghambat laju perubahan iklim.
"Kemampuan karbon biru ini sering dikatakan lebih besar dibandingkan kemampuan yang sama dari vegetasi daratan, atau karbon hijau," kata Menteri Trenggono.
Berdasarkan data, lanjutnya, Indonesia memiliki peran penting dalam hal mitigasi perubahan iklim dari aspek karbon biru karena memiliki ekosistem mangrove seluas 3,36 juta hektare dan padang lamun seluas 3 juta hektare yang berpotensi hingga 17 persen sebagai cadangan karbon biru dunia.
Ia mengemukakan, strategi ekonomi biru yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan kesehatan laut dalam rangka menahan laju perubahan iklim, serta mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kelautan secara berkelanjutan.
Strategi tersebut berupa penguatan ekosistem karbon biru (blue carbon) dengan memperluas dan menjaga secara ketat kawasan konservasi mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
Kemudian, menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, serta penataan pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil yang mengutamakan perlindungan ekosistem.
Baca juga: Menteri: Ekonomi biru acuan utama buat laut RI berkelanjutan
Baca juga: KKP usung kesehatan laut dan perikanan berkelanjutan di G20
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
