"Dua prioritas nasional tersebut yakni peningkatan sumber daya manusia serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhadjir usai rapat bersama para Menko dan Badan Anggaran DPR membahas rencana kerja dan anggaran dalam pagu indikatif tahun 2023.
Muhadjir menjelaskan, Kemenko PMK memiliki irisan langsung pada beberapa program lain, seperti memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
Baca juga: Menko PMK: Pembangunan daerah tertinggal harus terintegrasi
"Hal ini lantaran Kemenko PMK juga berkaitan dengan program kesehatan seperti layanan sanitasi, penyediaan air bersih dan air minum, serta kebencanaan. Selain itu, BNPB juga berada di bawah koordinasi Kemenko PMK," katanya.
Muhadjir juga menjelaskan, Kemenko PMK memiliki tujuh fokus dalam mendukung sasaran dan indikator fokus RKP 2023.
"Fokus pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui strategi sistem jaminan sosial. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dilaksanakan melalui strategi penyediaan air bersih dan sanitasi," katanya.
Ketiga, mendorong pemulihan dunia usaha dilaksanakan melalui strategi pengembangan UMKM. Keempat, peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilaksanakan melalui strategi sistem kesehatan, sistem pendidikan dan pendidikan karakter.
Kelima, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan "decent job" dilaksanakan melalui strategi penyediaan lapangan usaha.
Baca juga: Menko PMK dorong seluruh daerah tekan stunting hingga nol kasus
Keenam, perlindungan perempuan dilaksanakan melalui strategi meningkatkan perlindungan perempuan dari kekerasan dan ketujuh adalah revolusi mental.
Terkait hal itu, Menko PMK mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp50 miliar dalam rapat banggar yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah.
Menko PMK mengatakan, pagu anggaran semula Kemenko PMK untuk tahun 2023 adalah Rp232.287.481.000.
"Usulan tambahan anggaran Rp50 miliar untuk memperkuat program koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta program dukungan manajemen," katanya.
Dengan demikian, total penambahan seluruh anggaran dari Kemenko PMK tahun anggaran 2023 adalah Rp282 miliar lebih, atau Rp282.287.481.000.
Baca juga: Menko PMK sebut Indonesia percaya diri masuk fase endemi COVID-19
Sementara itu, dalam keterangan tertulis dari Kemenko PMK diketahui bahwa Ketua Banggar Said Abdullah mengetuk palu pertanda menyetujui semua usulan penambahan pagu anggaran tersebut setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan.
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
