• Beranda
  • Berita
  • Menteri ATR: Layanan elektronik pengecekan sertifikat terus diperbaiki

Menteri ATR: Layanan elektronik pengecekan sertifikat terus diperbaiki

7 Juni 2022 13:44 WIB
Menteri ATR: Layanan elektronik pengecekan sertifikat terus diperbaiki
Tangkapan layar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil dalam konferensi pers daring, Selasa (7/6/2022). (ANTARA/Sanya Dinda)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan terus memperbaiki layanan elektronik untuk pengecekan sertifikat tanah.
 
"Kami melihat setelah jalan 2 tahun, layanan elektronik ini kami lihat banyak hal yang perlu kita improve (pebaiki). Kenapa, pertama, adalah untuk meningkatkan disiplin dan meningkatkan reliabilitas sistem," katanya dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Selasa.
 
Menurutnya, perbaikan layanan elektronik itu membuat pengecekan sertifikat tanah mengalami keterlambatan, tetapi diharapkan perbaikan ini selesai dalam satu bulan ke depan.
 
Perbaikan sistem layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan disiplin Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan pegawai BPN dalam melakukan pengecekan sertifikat tanah.
 
"Mudah-mudahan ini akan segera selesai, tujuannya agar semua sertifikat tanah yang dicek dan nanti menjadi jaminan di perbankan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana harapan kita semua," kata Sofyan.

Baca juga: Pemerintah telah terbitkan 80 juta sertifikat tanah Program PTSL
 
Adapun sejauh ini Kementerian ATR/BPN telah melakukan elektronifikasi untuk empat layanan, salah satunya pengecekan sertifikat tanah.
 
Perbaikan layanan yang membuat proses pengecekan sertifikat tanah berjalan lebih lambat pun terus dikomunikasikan dengan para notaris, pihak perbankan, maupun kepada pihak internal Kementerian ATR/BPN.
 
Dengan perbaikan sistem ini, diharapkan BPAD, PPAT, maupun pegawai ATR/BPN dapat lebih disiplin dalam memasukkan data maupun dokumen yang dibutuhkan untuk memvalidasi sertifikat tanah.
 
"Kami terus mencoba memperbaiki layanan supaya ada kepastian hukum dan yang paling penting bagaimana layanan BPN berimplikasi kepada perbankan, harta masyarakat, dan inklusi keuangan," katanya.

Baca juga: Anggota DPR: Sertifikat elektronik tanah harus tingkatkan layanan

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022