"Saya perlu menyampaikan melalui momentum yang sangat baik ini bahwa ada empat hal yang terpetik dalam ingatan dan pikiran saya yang menjadi policy untuk kita lakukan bersama-sama sekarang dan beberapa waktu ke depan selama periode kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo Kabinet Indonesia Maju," kata Menteri Johnny dikutip dari siaran pers, Rabu.
Sektor pertama adalah regulasi, Johnny berpendapat payung hukum yang ramah investasi akan bisa membuka lapangan pekerjaan dan menghasilkan derivatif ekonomi.
"Kedaulatan digital hanya bisa kita capai bila kita mempunyai payung regulasi yang memadai. Di sisi yang satu memastikan kedaulatan digital kita, di sisi yang lain membuka ruang agar ramah terhadap investasi," kata Johnny.
Baca juga: Kominfo: Literasi digital perlu ditingkatkan
Regulasi yang memadai akan bisa mengantar Indonesia mengisi dan menguasai ruang digitalnya. Indonesia diproyeksikan memiliki potensi yang besar dalam ekonomi digital.
Pada 2025, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 40 persen dari ekonomi digital ASEAN. Pada 2030, nilai ekonomi digital Indonesia bahkan mencapai 315 miliar dolar AS.
Kedua, ketersediaan spektrum frekuensi yang memadai dalam ekosistem telekomunikasi. Kementerian saat ini mengadakan penambahan (farming) dan penataan ulang (refarming) spektrum frekuensi agar jumlahnya mencukupi untuk pengembangan dan adopsi teknologi baru.
Johnny mengatakan Indonesia membutuhkan 2.047MHz spektrum frekuensi untuk transformasi digital.
Sang menteri meminta operator telekomunikasi memperhatikan alokasi spektrum frekuensi saat refarming agar tata kelola menjadi lebih efisien.
"Tidak saja bagi penerimaan negara, tetapi lebih efisien di dalam mengisi kebutuhan spektrum untuk pengembangan perekonomian nasional dan atau kebutuhan nasional lainnya dari sisi telekomunikasi," kata Johnny.
Sektor ketiga yang mendukung transformasi digital adalah penggelaran infrastruktur telekomunikasi, yang saat ini sedang digencarkan di seluruh Indonesia.
Untuk menopang pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Kominfo menerapkan bauran pembiayaan (blended financing) khususnya untuk pembangunan microwave link dan fiber link, serta satelit multifungsi (high throughput) berkapasitas 150GBps.
Selain itu, pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berupaya menyelesaikan pembangunan menara base transceiver station (BTS) di wilayah terluar, terdepan dan terpencil (3T).
Terakhir, sumber daya manusia yang unggul diperlukan untuk mengelola teknologi yang diadopsi.
Baca juga: Komisi I DPR minta Kominfo gencar sosialisasikan TV digital
Baca juga: Kominfo dorong humas harus pahami pentingnya keamanan media sosial
Baca juga: Kominfo ajak masyarakat manfaatkan internet untuk kedaulatan digital
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2022
