Kendati rencana kenaikan tarif tersebut sudah ditunda oleh pemerintah, Evita menilai hal tersebut sangat berlawanan dengan semangat pemulihan ekonomi dan pariwisata, dan sebagai warisan (heritage) , masyarakat juga diberikan hak untuk menikmati warisan masa lalu itu. Selain, harus dihilangkan kesan negara berbisnis dengan rakyatnya, dengan menerapkan tarif kunjungan yang tinggi.
"Saya sarankan ditunda dulu. Jangan sekarang saat ekonomi dan pariwisata kita sedang rebound setelah sekian lama mengalami kesulitan akibat pandemi," katanya lewat keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Anggota DPR dari Dapil Jateng III itu mengingatkan Borobudur merupakan tempat ibadah bagi pemeluk agama Buddha, sehingga tidak seharusnya diberi tarif tinggi.
Bahkan, jika dilakukan tarif tinggi, dikhawatirkan hanya orang yang punya uang saja yang bisa ke stupa, sehingga bisa memicu kecemburuan sosial.
"Itu tidak bagus, seakan menikmati wisata itu hanya untuk orang kaya saja," katanya.
Evita pun menegaskan dirinya sangat mendukung upaya konservasi candi sehingga tidak mengalami kerusakan.
Namun upaya tersebut bisa dilakukan dengan membuat dan menerapkan peraturan yang tegas dan ketat sebagaimana dilakukan oleh negara-negara lain terhadap heritage mereka.
"Misalnya hanya boleh di lantai berapa, atau pembatasan berapa orang ke lantai tertentu, wajib memakai sandal, anak-anak tidak boleh berlarian, itu bisa diatur. Kita bisa bandingkan dengan Ankor Wat di Kamboja kan juga dengan pembatasan-pembatasan, ada puncak yang tidak bisa dinaiki dan sebagainya," katanya.
Evita juga meminta agar kenaikan tarif bisa dilakukan bertahap dan mempertimbangkan momentum.
"Pelan-pelan saja, atau bertahap, jangan tiba-tiba seperti ini, dan sekali lagi momentumnya sangat tidak tepat. Tiket masuk naik tinggi tidak banyak wisatawan yang datang, dampaknya pedagang sepi lagi," ujar Evita.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2022
