Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit) 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis.
"Bahaya kalau sudah yang namanya sengketa tanah, sengketa lahan. Bahaya banget. Antarkampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati. Dampak sosial, dampak ekonominya kemana-mana," kata Presiden seperti disaksikan secara virtual dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
Selain itu, Presiden menekankan bahwa kedudukan sertifikat bisa menjadi barang jaminan dan akses permodalan ke bank dan lembaga keuangan lainnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh jajaran baik Kementerian ATR/BPN, maupun Kantor Pertanahan, serta pemerintah daerah dapat bersinergi untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan.
"Hati-hati persoalan yang tidak bisa kita selesaikan bisa merembet ke sosial ekonomi," kata Jokowi.
Kepala Negara memberi peringatan tersebut karena ego sektoral yang mengendap di birokrasi pemerintahan telah menghambat pembangunan.
Contohnya, ego sektoral antara lembaga kerap menjadi batu sandungan pemberian sertifikat hak milik tanah untuk rakyat, dan juga ego sektoral yang membuat pembangunan jalan tol tertunda hingga puluhan tahun.
"Saya ke lapangan persoalan apa kok tidak rampung-rampung? Persoalan kecil tapi bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Siapa? Ya kita sendiri, kan lucu banget kita ini," kata Presiden Jokowi.
Oleh karenanya, Presiden mengapresiasi Pertemuan GTRA yang diharapkan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk saling terbuka dan bersinergi secara konkret baik dalam segi kebijakan, hingga dalam tataran pelaksanaan.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2022
