• Beranda
  • Berita
  • Wapres sebut implementasi Program Reforma Agraria junjung persatuan

Wapres sebut implementasi Program Reforma Agraria junjung persatuan

9 Juni 2022 21:58 WIB
Wapres sebut implementasi Program Reforma Agraria junjung persatuan
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memberikan arahan secara daring, pada acara Penutupan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit 2022), dari Jakarta, Kamis (9/6/2022). ANTARA/HO-BPMI Setwapres/aa.

Implementasi program-program Reforma Agraria harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan.....

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan implementasi program-program Reforma Agraria harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan agar tidak menimbulkan perpecahan antarwarga.

"Implementasi program-program Reforma Agraria harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan agar tidak menimbulkan perpecahan antarwarga, serta memegang teguh prinsip keadilan sosial supaya tidak menguntungkan segelintir pihak saja," kata Wapres dalam arahannya secara daring pada Penutupan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022, dari Jakarta, Kamis.

Dia menegaskan Reforma Agraria sebagai program strategis nasional memiliki peranan penting dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menangani sengketa dan konflik agraria, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria.

Selain itu, Reforma Agraria juga memberikan kepastian hukum hak atas tanah, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, termasuk memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Wapres menekankan Program Reforma Agraria relevan untuk didorong, terlebih pascapandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan khususnya perekonomian.

Wapres meminta kerja kolaboratif terus didorong salah satunya melalui optimalisasi GTRA, sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

"Selain itu Indonesia juga memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan fondasi dalam mewujudkan sinkronisasi penyelesaian pertanahan nasional di antaranya melalui kebijakan satu rencana tata ruang yang menjadi acuan bersama. Aturan tersebut perlu didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang yang perlu segera diakselerasi," katanya.
Baca juga: Wapres paparkan empat strategi pemerintah dalam mendorong UMK halal
Baca juga: Ma'ruf Amin harap Islam jadi solusi atasi tantangan dan krisis global

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2022