Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto diharapkan menuntaskan kebijakan reforma agraria dalam sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.Setidaknya ada dua tugas utama, satu menuntaskan reforma agraria, dan dua menyelesaikan administrasi pengakuan tanah ulayat dan tanah milik bersama masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia
"Setidaknya ada dua tugas utama, satu menuntaskan reforma agraria, dan dua menyelesaikan administrasi pengakuan tanah ulayat dan tanah milik bersama masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia," kata Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof Kurnia Warman saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.
Presiden Joko Widodo melantik mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Presiden menyebutkan alasan pemilihan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dikarenakan latar belakangnya sebagai Panglima TNI yang memiliki pengalaman dalam penguasaan wilayah geografis Indonesia.
Presiden meminta Menteri ATR/Kepala BPN untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pengamat pertanahan dari Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin mengatakan bahwa penggantian Menteri ATR/Kepala BPN menandakan perlunya ada percepatan dalam reforma agraria yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Iwan setuju bahwa Hadi Tjahjanto memiliki kemampuan dalam memahami wilayah geografis Indonesia dari pengalamannya sebagai Panglima TNI. Namun Iwan menekankan bahwa Hadi perlu memahami lebih lanjut mengenai konflik lahan yang terjadi di lapangan.
"Pengalamannya secara penguasaan geografis tentu ada, penguasaan soal konflik lahan tentu tidak ada, apalagi persoalannya sangat berbeda dan cara menanganinya," kata Iwan.
Hadi Tjahjanto dalam keterangannya seusai dilantik berkomitmen untuk menyelesaikan realisasi sertifikasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta (bidang). Target yang ingin kita capai 126 juta sertifikat," kata Menteri Hadi Tjahjanto saat ditemui usai Acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Hadi Tjahjanto berkomitmen untuk merealisasikan target sertifikasi hingga 126 juta bidang tanah pada 2024, bersama dengan pendampingnya Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, yang juga baru saja dilantik pada Rabu.
Ia mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah untuk melihat status tanah agar tidak terjadi sengketa.
"Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau satuan lain dengan milik rakyat. Itu akan segera kita selesaikan," kata Hadi Tjahjanto.
Baca juga: Hadi Tjahjanto ditugasi selesaikan sertifikat tanah hingga lahan IKN
Baca juga: Menanti "prajurit cemerlang" Hadi Tjahjanto selesaikan sengketa lahan
Baca juga: Wamen ATR Raja Juli sebut Menteri Hadi langsung ratas usai dilantik
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
