"Kita memang mendapatkan tugas untuk pemutakhiran data berbasis SDG's desa. Disana semua lengkap dari data kesehatan, lingkungan, pendidikan hingga bisa melihat pula produk unggulan desa," kata Abdul Halim Iskandar, di Bandarlampung, Kamis.
Ia mengatakan, dengan adanya hal tersebut sangatlah memungkinkan menghadirkan investor ke desa setelah adanya data mengenai produk dan potensi unggulan pada setiap desa.
"Sangat mungkin kita menghadirkan investor dan akan melakukan investasi di desa. Ini dilakukan guna mengoptimalkan Bumdes," ujarnya.
Baca juga: Mendes PDTT harapkan pengawasan dana desa dilakukan secara luas
Dia melanjutkan, secara nasional tercatat ada sebanyak 42.317 unit Bumdes, dan mengalami perkembangan yang signifikan.
"Bumdes ini mengalami perkembangan luar biasa, sebab Bumdes menjadi entitas baru badan hukum selain perseroan terbatas, koperasi. Sehingga makin banyak yang bisa dilakukan desa seperti mengakses permodalan," ucapnya.
Ia menjelaskan, saat ini pun telah banyak Bumdes yang telah memiliki komoditas yang siap diekspor.
"Ekspor tidak hanya bisa dilakukan di level provinsi atau kabupaten tapi bisa di level desa melalui Bumdes. Sehingga ini berdampak baik bagi perkembangan pengembangan desa," kata dia.
Selanjutnya dia mengatakan, meski desa telah mengalami kemajuan, penyaluran dana desa akan tetap dilakukan sebab pengembangan desa akan terus berlanjut.
"Dana desa akan terus berlanjut, sebab pengembangan desa dan pemaksimalan data di desa akan tetap berlanjut untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Serta meningkatkan pembangunan desa di semua lini," ucap dia.
Baca juga: Mendes PDTT mendorong desa punya kedaulatan pengelolaan data
Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022