Ratusan kepala dan wakil kepala daerah PDIP teken surat komitmen

16 Juni 2022 22:14 WIB

Suasana penandatanganan surat komitmen oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) yang kemudian diikuti oleh seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022). ANTARA/HO-PDIP

Kekuasaan itu harus turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dan keliling untuk memahami rakyat

Sebanyak 215 kepala dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menandatangani surat komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak melakukan korupsi, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

“Jadi, ini tadi Ibu Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 215 orang, untuk menandatangani surat komitmen,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis.

Ia mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada para kader mengenai pentingnya untuk menjadi pemimpin, bukan pejabat.

Menjadi pemimpin memiliki tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat. Berdasarkan hal tersebut, PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat.

“Karena itulah, Ibu mengingatkan agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap. Kekuasaan itu harus turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dan keliling untuk memahami rakyat yang dipimpinnya, di wilayahnya,” ujar Hasto.

Ketika seorang pemimpin bekerja dengan baik, Hasto meyakini bahwa rakyat pasti akan menyampaikan apresiasi kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat.

Hasto juga menjelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan seringkali memiliki aspek yang sangat kompleks.

Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan kepada kepala daerah untuk menjadikan penyelesaian masalah rakyat sebagai prioritas utama.

Hasto mengatakan, sebagai sanksi pelanggaran surat komitmen, partai tidak akan memberikan advokasi terhadap kader yang berulang kali mendapatkan peringatan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.

“Tentu saja sanksi pemecatan dari partai,” ujar Hasto.
Baca juga: Korlantas: Penggunaan TNKB putih tunggu habiskan stok lama habis
Baca juga: Pelanggaran ganjil-genap terbanyak di Jalan Kramat Raya