Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggalang kolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk memacu belanja produk dalam negeri (PDN) dan UMK-koperasi termasuk melalui sistem katalog elektronik lokal.Kita punya kewajiban 40 persen APBN/APBD digunakan untuk PDN dan UMK-koperasi. Kalau seluruh pembangunan kabupaten/kota di Indonesia menggunakan produk dalam negeri maka industri dalam negeri kita akan tumbuh
"APBD memegang peran sangat penting sebagai instrumen fiskal untuk memulihkan ekonomi lokal. Insya Allah, saya yakin para bupati memiliki komitmen kuat membawa UMK di wilayahnya untuk onboard di e-katalog lokal maupun toko daring LKPP sehingga bisa ikut mengakses belanja APBD," kata Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas saat menghadiri Rapat Kerja Nasional XIV Apkasi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar anggaran belanja pemerintah senilai Rp1.200 triliun harus difokuskan untuk belanja PDN dan UMK-koperasi.
Menindaklanjuti hal tersebut, LKPP telah membekukan lebih dari 5.000 produk impor yang memiliki substitusi produk dalam negeri.
"Kita punya kewajiban 40 persen APBN/APBD digunakan untuk PDN dan UMK-koperasi. Kalau seluruh pembangunan kabupaten/kota di Indonesia menggunakan produk dalam negeri maka industri dalam negeri kita akan tumbuh. Melalui katalog elektronik dan toko daring, tidak ada lagi ke depan terlambatnya penyerapan APBN/APBD," jelas Anas.
LKPP sendiri terus berbenah agar para pelaku usaha dapat dengan mudah masuk ke dalam katalog elektronik melalui pemangkasan tahapan/pemangkasan birokrasi di e-katalog, dari delapan tahap menjadi hanya dua tahap saja.
Anas berharap dukungan kepala daerah untuk segera memanfaatkan katalog lokal, di mana kini semua pemda telah ditetapkan sebagai pengelola katalog lokal.
"Progres pemerintah daerah penyelenggara katalog elektronik lokal masih belum sesuai ekspektasi Bapak Presiden, hingga saat ini baru 127 pemda (23,4 persen) sudah tayang produk, namun 415 pemda (76,6 persen) belum tayang produk. Tugas kita saat ini membantu pelaku usaha untuk segera onboarding ke katalog elektronik dan toko daring," papar Anas.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan pihaknya siap menjalankan arahan Presiden Jokowi dengan berkolaborasi dengan LKPP, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
"Pemda harus bisa membuat kebijakan konkret sehingga bisa dirasakan dampaknya, komitmen akan terus dilakukan guna percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menghadapi gejolak ekonomi global," kata Sutan.
Baca juga: Menteri PUPR: Belanja infrastruktur utamakan produk dalam negeri
Baca juga: Pemprov DKI prioritaskan produk lokal untuk belanja daerah
Baca juga: LKPP: baru 22,4 persen pemda bentuk e-katalog lokal
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
