Legislator: Jakarta perlu tindakan soal polusi bukan rangkaian kata

Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menegaskan bahwa Jakarta perlu tindakan, bukan rangkaian kata dari Gubernur Anies Baswedan untuk mengatasi buruknya kondisi polusi udara Jakarta dalam dua pekan terakhir.

"Tidak perlu menata kata untuk memberi penjelasan soal penyebab dan hal lainnya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan. Jakarta butuh pemimpin, bukan pejabat," kata Gilbert di Jakarta, Senin.

Hal ini, kata politisi PDI Perjuangan tersebut, karena Anies tidak menjadikan kualitas udara sebagai perhatiannya, terbukti sejak Jakarta kerap masuk kota dengan polusi udara terburuk di dunia, tidak memberikan respon apapun.

Menurutnya, Anies lebih fokus pada hal lainnya yakni calon presiden (Capres) 2024, ketimbang memikirkan kualitas udara Ibu Kota yang dua pekan belakangan menjadi kota dengan polusi udara tertinggi di dunia.

"Pilpres masih 14 Februari 2024 dan Anies masih menjabat sampai 16 Oktober 2022. Akan tetapi saat udara Jakarta mengalami polusi terberat di dunia, fokus Anies terlihat lebih ke pencapresan," ujar Gilbert.

Baca juga: Kualitas udara Jakarta tembus indeks 193

Fokus Anies ke pencapresan disebutnya terlihat dari rencana peresmian Jakarta International Stadium (JIS) 26 Juni mendatang.

Ia juga menyesali Anies yang malah merespon setelah masuk satu dari tiga nama rekomendasi Capres partai NasDem.

"Segala hal mulai dari peresmian JIS dan berbagai kegiatan lainnya hingga Nasdem memunculkan nama Capres diberi pendapat olehnya," ujarnya.

Berbagai program seperti edukasi masyarakat, pengurangan kendaraan bermotor pribadi, penggunaan masker dan lainnya juga dianggap tak berjalan.

"Jelas, polusi beracun ini mengurangi angka harapan hidup sebesar 4 tahun dan lebih berbahaya dari AIDS dan penyakit lainnya. Apakah ini bentuk ketidakpedulian karena mau nyapres?" katanya.

Baca juga: Jakarta kembali duduki posisi teratas kualitas udara buruk di dunia

Menurut Gilbert, pencemaran udara yang sangat berbahaya ini jelas harus diatasi agar seluruh penduduk DKI tidak terkena dampaknya.

Seharusnya, lanjut dia, data kenaikan kasus gangguan pernafasan sudah terdeteksi karena sudah berlangsung lebih dari dua minggu, lalu apa yang harus dilakukan jajaran Pemprov DKI, termasuk pendidikan kepada masyarakat sudah harus disampaikan.

"Masyarakat perlu sadar agar mengurangi kendaraan pribadi dan menggunakan masker di luar rumah. Kebijakan ganjil-genap yang diperluas hingga 26 jalur sebaiknya dievaluasi karena walau dinyatakan mengurangi kemacetan, tetapi nyatanya polusi bertambah. Ini harus dilakukan langkah cepat," ucapnya.