Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan gejolak ekonomi dan politik dunia saat ini yang telah mengganggu rantai pasokan global sehingga memicu potensi krisis pangan dan energi harus menjadi pemahaman bersama.
Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.
“Situasi ini harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita memiliki kepekaan yang sama, memiliki perasaan yang sama, menyikapi, menyiapkan respon dan kebijakan yang tepat di seluruh tataran lembaga negara di seluruh jajaran baik pusat dan daerah,” kata Presiden sebagaimana dikutip dari tayangan daring Sekretariat Presiden.
Sebelum Presiden Jokowi memberikan sambutan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun telah membacakan LHP LKPP Tahun 2021.
Baca juga: Presiden Jokowi: Gotong royong strategi hadapi kompetisi global
Presiden mengatakan tantangan saat ini dan ke depan tidak akan semakin mudah karena Indonesia masih dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Situasi itu membuat Indonesia harus selalu waspada.
“Situasi ekonomi dan politik global yang tengah bergejolak, belum pulih dari dampak pandemi COVID-19, kemudian kita dikejutkan lagi dengan perang di Ukraina sehingga ganggu supply chain (rantai pasok) yang dampak ekonominya ke mana-mana,” ujarnya.
Dampak ekonomi dari gejolak situasi global itu adalah peningkatan inflasi, potensi terjadinya krisis pangan dan krisis energi yang dihadapi semua negara.
Presiden meminta agar seluruh pihak memahami gejolak ekonomi dan politik global saat ini agar dapat mengambil kebijakan yang tepat.
Baca juga: Presiden yakin RI produsen utama barang berbasis nikel di pasar global
Beberapa kebijakan yang tepat untuk diterapkan saat ini, antara lain, peningkatan belanja produk dalam negeri agar terjadi perputaran uang di dalam negeri.
“Kita harus memaksimalkan kekuatan kita sendiri, terutama kekuatan belanja dalam negeri, kita tahu di pusat ada Rp526 triliun, di daerah Rp535 triliun plus dan BUMN Rp420 triliun, sebuah jumlah yang tak sedikit, yang jika dibelanjakan untuk barang produksi dalam negeri, selalu saya sampaikan berulang kali, akan memberikan dampak signifikan, mempercepat upaya pemulihan yang kita lakukan,” jelasnya.
Selain itu, industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam juga perlu terus digencarkan agar menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperluas lapangan kerja.
"Bangun industri pengolahan dari barang mentah jadi barang setengah jadi, atau kalau bisa menjadi barang jadi, menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang berlipat, bukan hanya pada nilainya tapi juga pada lapangan kerja," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Presiden: Masyarakat tidak boleh jadi korban ketidakpastian global
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
