"Dampaknya kepada UMKM dapat dilihat dari kondisi posisi kredit dalam Survei Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) Edisi bulan April 2022 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). Secara umum, terdapat peningkatan kredit sejak bulan Januari hingga Maret 2022,” ungkap Nuri dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Adapun berdasarkan ukuran skala usaha, yang paling banyak melakukan kredit adalah usaha mikro.
Kendati begitu, dirinya menyoroti kondisi rendahnya realisasi PEN pada kelompok penguatan pemulihan ekonomi yang di dalamnya terdapat bantuan untuk UMKM lantaran sektor tersebut merupakan penopang utama percepatan pemulihan ekonomi karena memiliki efek berganda, mulai dari ketenagakerjaan hingga kondisi moneter.
Dalam pengamatannya yang terangkum pada laporan tahunan TII, yakni Policy Assessment 2022, Nuri mengungkapkan anggaran PEN untuk penguatan pemulihan ekonomi merupakan yang terbesar dari total alokasi. Namun hingga 3 Juni 2022, realisasinya merupakan yang paling rendah di antara kelompok lain.
Laporan yang berjudul “Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Terhadap Klaster UMKM” tersebut mencatat sejak bulan Februari hingga Juni 2022, realisasi penguatan ekonomi adalah yang terendah, yaitu sebesar Rp14,8 triliun atau sekitar 8,3 persen dari total anggaran Rp178,3 triliun.
Kondisi tersebut berbeda dengan kelompok perlindungan masyarakat yang realisasinya sudah mencapai Rp55,8 triliun atau sebesar 36,1 persen dari total anggaran Rp154,8 triliun. Menurut dia, hal ini dikarenakan oleh dampak ketidakpastian global dan peningkatan harga pada awal tahun akibat konflik Rusia dan Ukraina.
Belum kuatnya ekonomi masyarakat pada saat kasus COVID-19 di Indonesia menurun, membuat masyarakat dihadapkan dengan lonjakan harga komoditas global seperti kelapa sawit (CPO) sehingga pemerintah mengalokasikan bantuan ke Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selain penyerapan anggaran, Nuri menuturkan kendala lainnya yang dihadapi dalam penyaluran manfaat penguatan ekonomi PEN adalah risiko gagal bayar yang merugikan peminjam dan ketimpangan literasi bagi UMKM dalam informasi ketersediaan pinjaman.
“Kementerian Keuangan bersama Kemenkop UKM perlu menggencarkan lagi informasi terkait adanya bantuan PEN kepada UMKM, baik untuk UMKM yang baru mendirikan usahanya maupun UMKM yang telah terdaftar bantuan sebelumnya. Hal tersebut membutuhkan pendataan dan pengawasan yang lebih ketat agar tepat sasaran," jelasnya.
Terkait bantuan subsidi bunga yang diberikan, lanjut dia, bank umum dan swasta termasuk Lembaga Pengelola Dana Bantuan (LPDB) yang berada di bawah Kemenkop UKM perlu mencari solusi agar peminjam tidak gagal bayar dan menimbulkan kredit macet.
Pihak lain seperti Program Melati Nusantara yang membantu pelaku usaha perempuan untuk bersinergi dalam penguatan pemulihan ekonomi menuju masyarakat sejahtera juga perlu diapresiasi.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
