“UMKM perlu terus didorong untuk menggunakan platform digital guna memperluas jangkauan usahanya. Digitalisasi dapat membantu menghemat anggaran untuk pemasaran, menjangkau pasar yang lebih luas dan membuka peluang untuk mengembangkan produknya,” kata peneliti rekanan lembaga penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia menyebutkan pandemi Covid-19 mempercepat transformasi digital di Indonesia, termasuk bagi UMKM. Kebijakan pembatasan sosial serta perubahan pola konsumsi masyarakat memaksa UMKM untuk mengubah operasional usaha dengan menggunakan platform digital untuk pemasaran.
Penelitian CIPS menunjukkan, jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya selalu tumbuh. Berdasarkan data APJII yang dirilis pada Juni 2022, tingkat penetrasi internet sudah mencapai 77,02 persen dan hampir 211 juta pengguna. Penetrasi yang tinggi tersebut perlu dimanfaatkan dengan baik dikarenakan pandemi memberikan akselerasi terhadap proses digitalisasi di semua sektor.
Namun Krisna menyayangkan pengetahuan teknologi yang masih rendah, keterbatasan infrastruktur, dan tenaga kerja yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi masih menjadi kendala digitalisasi UMKM.
“Keragaman jenis UMKM juga membutuhkan intervensi yang tidak seragam supaya hasil yang diharapkan bisa tercapai,” kata dia.
Penelitian CIPS merekomendasikan perlunya basis data yang andal dan diperbarui secara berkala untuk memetakan banyak bentuk UMKM untuk memberikan intervensi yang tepat.
Untuk mengatasi hal ini, menurut dia, kementerian dan lembaga pemerintah harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan swasta dan mengadopsi pengaturan bersama, di mana ada pembagian tanggung jawab antara negara dan pemangku kepentingan swasta berbasis luas baik dalam pembuatan kebijakan maupun penegakannya.
Krisna mengatakan mengenali berbagai jenis dan kebutuhan UMKM sangat penting untuk intervensi kebijakan yang optimal dan tepat sasaran. Hal ini juga perlu didukung adanya basis data yang akurat.
"Tetapi agar ini efektif, pihak swasta seperti penyedia pasar online atau asosiasi bisnis harus terlibat dalam pembuatan dan penegakan kebijakan dengan menggunakan pendekatan co-regulation atau pengaturan bersama," katanya.
Selain itu, lanjut Krisna, pemangku kepentingan publik dan swasta perlu saling melengkapi satu sama lain untuk meningkatkan akurasi basis data UMKM.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
