• Beranda
  • Berita
  • Anggota DPR usulkan Pemerintah bangun rumah sakit di Madinah

Anggota DPR usulkan Pemerintah bangun rumah sakit di Madinah

24 Juni 2022 16:01 WIB
Anggota DPR usulkan Pemerintah bangun rumah sakit di Madinah
Jasa layanan dorong kursi roda untuk jamaah haji yang membutuhkan layanan di Masjidil Haram, Mekkah. ANTARA/HO-MCH2022/am.
Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengusulkan Pemerintah membangun fasilitas rumah sakit di Madinah, Arab Saudi, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi jamaah calon haji dan umrah dari Indonesia.

Menurut Iskan, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, pembangunan rumah sakit tersebut diperlukan karena standar dosis obat di Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia.

"Kami ingin ke depan supaya kita boleh membuka rumah sakit, cita-cita kita. Itu di seluruh dunia boleh saja karena obat standar Arab berbeda dengan kita. Tabletnya gede-gede, kita kecil-kecil. Dosisnya juga beda, makanan beda. Jadi, kami upayakan nanti punya rumah sakit sendiri supaya jamaah bisa tertangani secara optimal," katanya.

Berdasarkan pengalamannya mengunjungi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah, pelayanan kesehatan di sana setara dengan pelayanan pada rumah sakit tipe C di Indonesia. Selain itu, tambah dia, Pemerintah Arab Saudi pun akan mengizinkan jika Pemerintah Indonesia hendak membangun fasilitas rumah sakit di sana.

"Putra Mahkota (Pangeran Mohammed bin Salman) sangat terbuka. Dia melihat standar pelayanan di Amerika bagaimana, di Emirat bagaimana. Saya rasa, ke depan, sangat mungkin kita buat rumah sakit, apalagi kita punya rumah sakit luar biasa. Di satu provinsi (di Indonesia), ada 20 rumah sakit. Artinya, kita bukan 'kaleng-kaleng' di bidang rumah sakit ini," jelasnya.

Baca juga: Dubes: Indonesia resmi dapat tambahan kuota haji 10.000 pada 2022

Tidak hanya membangun rumah sakit, dia juga berharap Pemerintah Indonesia dapat membangun hotel di Arab Saudi bagi jamaah calon haji Indonesia. Cita-cita itu dapat diwujudkan karena dana haji Indonesia sudah terkelola dengan baik di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), tambahnya.

"Apa salahnya kita punya hotel di Arab Saudi, penginapan. Ke depan, itu sangat mungkin karena di Arab Saudi sekarang itu boleh orang punya tanah 99 tahun, itu sama dengan Singapura," katanya.

Jika rencana itu terwujud, tambahnya, maka hal tersebut dapat menekan biaya haji yang saat ini masih tergolong mahal meskipun Pemerintah juga memberikan subsidi yang banyak. Bahkan, tambah dia, beban biaya haji saat ini semakin bertambah dengan adanya dana masyair atau dana transportasi serta akomodasi jamaah calon haji senilai Rp1,46 triliun.

"Kami mau haji layanan bagus, gratis tidak bisa. Sesuai visinya Arab Saudi, ke depan itu akan naik, bersiap saja," ujar Iskan.

Baca juga: Dubes RI: Kuota haji kembali normal tergantung kondisi pandemi

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022