Pemerintah perkuat ketahanan pangan antisipasi krisis global

Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden terkait dengan ketersediaan pangan strategis, yang sampai bulan Juli ini relatif aman, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga

Pemerintah akan memperkuat ketahanan pangan nasional dan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi krisis pangan global, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden terkait dengan ketersediaan pangan strategis, yang sampai bulan Juli ini relatif aman, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis, terkait pembahasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Kebijakan Pangan.

Rakortas tersebut dihadiri Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala BNPB, Dirut Bulog, serta sejumlah pimpinan kementerian/lembaga membahas kondisi terkini terkait dengan situasi pangan nasional dan antisipasi krisis global di bidang pangan, serta berbagai upaya yang akan dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki ketersediaan pangan yang memadai hingga akhir tahun 2024. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor beras. Dalam Rakortas tersebut juga dibahas rencana Indonesia untuk segera melakukan ekspor beras.

“Berdasarkan data dan neraca yang dipaparkan pada rapat internal dengan Bapak Presiden, stok per Desember 2021 adalah 7 juta ton dan stok Bulog lebih dari 1 juta ton, artinya kalau ekspor 200.000 ribu ton masih aman,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga beserta para menteri, Dirut Bulog, dan Kemendag juga membahas tentang aspek regulasi, aturan, perizinan dan kesiapan untuk pelaksanaan proses ekspor beras yang akan segera dilakukan.

Selain itu, juga dilakukan pembahasan mengenai bantuan beras Bulog tahun 2022 untuk 19,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan revisi regulasi Perpres 48 Tahun 2016 untuk penguatan penugasan Bulog.

Beberapa ketentuan yang akan diatur antara lain terkait penggunaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah), pelepasan stok CBP, kriteria stok beras turun mutu dan penggunaan dana untuk pelepasan stok.

Rakortas turut membahas mengenai program penyaluran jagung untuk peternak mikro kecil sebesar 50 ribu ton dengan melakukan perpanjangan penugasan Bulog hingga 31 Juli 2022. Selain juga pembahasan terkait transformasi kebijakan pupuk bersubsidi mulai dari refocusing target subsidi menjadi 2 jenis pupuk dan 9 komoditas prioritas strategis, transformasi digital dan revisi beberapa regulasi yang diperlukan.

Baca juga: TNI dan Kementerian Pertanian perkuat program ketahanan pangan
Baca juga: Indonesia tawarkan laut sehat untuk ketahanan pangan dunia di UNOC 2022
Baca juga: HKTI: Perlu inovasi pertanian hadapi potensi krisis pangan