"Ini kenaikan yang sangat besar terutama didominasi oleh belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) yang kenaikannya ini adalah untuk subsidi, terutama energi," ucap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.
Realisasi belanja negara tersebut merupakan 40 persen dari target Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022 yang sebesar Rp3.106,4 triliun.
Oleh karena itu, ia menuturkan windfall profit yang diterima negara karena kenaikan harga komoditas global digunakan untuk melindungi masyarakat, termasuk melalui belanja non K/L untuk subsidi yang dinaikkan dengan sangat dramatis.
Secara perinci, belanja negara semester I-2022 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp876,5 triliun atau tumbuh 10,1 persen (yoy) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp367,1 triliun atau terkontraksi 1,8 persen (yoy).
Belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja K/L sebesar Rp392,8 triliun atau turun 12,6 persen (yoy) dan belanja non K/L Rp483,7 triliun atau melesat 39,5 persen (yoy).
Bendahara Negara itu pun akan meninjau kembali belanja K/L yang terkontraksi lantaran adanya kebijakan automatic adjustment kepada seluruh K/L.
"Namun kalau kami lihat bahwa risiko automatic adjustment akan mendistribusi belanja K/L terlalu besar, kami mungkin akan sedikit merelaksasikan dengan penerimaan negara yang cukup baik," ungkapnya.
Sementara itu, ia menjelaskan untuk TKDD terdiri dari transfer ke daerah senilai Rp333,1 triliun atau terkontraksi 3,9 persen (yoy) dan dana desa yang telah terbayarkan Rp34 triliun atau tumbuh 24,8 persen.
Baca juga: Menkeu: Kemitraan global untuk inklusi keuangan agenda penting G20
Baca juga: Sri Mulyani proyeksi ekonomi RI tumbuh hingga 5,2 persen di semester I
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
