• Beranda
  • Berita
  • Realisasi anggaran DJPI PUPR per 1 Juli 2022 capai Rp171,6 miliar

Realisasi anggaran DJPI PUPR per 1 Juli 2022 capai Rp171,6 miliar

4 Juli 2022 17:25 WIB
Realisasi anggaran DJPI PUPR per 1 Juli 2022 capai Rp171,6 miliar
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna. ANTARA FOTO/HO/Hadi.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) merealisasikan anggaran sebanyak Rp171,6 miliar atau 32,28 persen hingga per 1 Juli tahun anggaran 2022.

"Ini lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp90,8 miliar atau 11,48 persen," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin.

Herry memaparkan, anggaran Ditjen Pembiayaan Infrastruktur tahun 2022 adalah Rp512,47 miliar. Jumlah alokasi tersebut mengalami beberapa revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) dari semula Rp178,16 miliar.

Selain itu, dalam rapat tersebut, Herry juga menjelaskan mengenai target-target dalam program bantuan pembiayaan perumahan yang dimiliki Kementerian PUPR pada tahun 2022.

"Seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 200.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 769.903 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 200.000 unit dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 22.582 unit dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 109.000 unit," ucap Herry.

Herry juga menambahkan bahwa realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan tahun 2022 rata-rata masih di bawah 50 persen. "Realisasi KPR FLPP telah mencapai 49,78 persen atau 99.557 unit, SSB sebanyak 25,3 persen atau Rp101,08 miliar, SBUM mencapai 31,79 persen atau 63.587 unit dan BP2BT sebanyak 33,81 persen 2.463 unit," paparnya.

Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR juga mencatatkan progres Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tahun 2022 terdiri dari 26 proyek untuk penyiapan dan 13 proyek jalan dan jembatan.

"Antara lain jalan pendukung IKN, OM Suramadu, Jalan akses existing tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat, Jembatan laut Tanah Bumbu, Jembatan Muna Buton, Jalan Tuban-Gresik, Jalan Tol Kohod-Lebakwangi,” ucap Herry.

Dari sektor Sumber Daya Air (SDA) ada enam proyek dalam penyiapan meliputi, Bendungan Merangin di Jambi, PLTS Tiga Dihaji (Sumsel), Revitalisasi modern irigasi sistem interkoneksi HLD WS Lombok, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Bendungan Rotiklot (NTT) dan PLTS bendungan Napun Gete (NTT).

Kemudian dari sektor perumahan Herry menyebutkan terdapat dua proyek Rumah Susun (Rusun) yang ditawarkan lewat skema KPBU dalam tahap penyiapan ada Rusun Karawang Spuur dan Rusun IKN Tahap I.

Dari tahapan transaksi ada 11 proyek yang disiapkan yaitu untuk jalan dan jembatan ada sebanyak lima proyek, yaitu Jembatan Batam – Bintan, Jalan Trans Papua, Jalan Tol Kediri – Tulungagung, Jalan Tol Malang – Kepanjen, dan Jembatan Suramadu.

Di sektor SDA, Herry mengatakan terdapat Bendungan Bodri, dan pemeliharaan Bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano (NTB). Kemudian terdapat dua rusun yang sudah dalam tahap transaksi yakni Rusun Cisaranten (Bandung) dan Rusun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

“Kemudian ada dua proyek di sektor perumahan yaitu SPAM Jatiluhur II dan SPAM Sinumbra di Jawa Barat,” kata Herry.

Baca juga: KSP dorong percepatan pembangunan infrastruktur penunjang IKN

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2022