Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara mendukung rencana pembangunan kereta gantung dari Desa Karang Sidemen menuju Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.Pemerintah daerah mendukung, karena pembangunan kereta gantung itu juga tidak merusak kawasan hutan
"Pemerintah daerah mendukung, karena pembangunan kereta gantung itu juga tidak merusak kawasan hutan," kata Kepala Bappeda Lombok Tengah, Lalu Wiranata di Praya, Rabu.
Rencana pembangunan kereta gantung tersebut dari segi izin, kata dia, tidak ada masalah, karena status kawasan hutan yang akan digunakan tersebut telah menjadi kawasan hutan taman rakyat.
Selain itu, telah dilakukan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta melakukan studi kelayakan, sehingga tidak ada persoalan dari segi perizinan dan tinggal teknis perizinan pembangunan lainnya yang akan dilengkapi.
"Izin teknik belum, karena proses pembangunannya belum mulai dilakukan," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya belum bisa bisa memberikan penjelasan target mulai dibangun kereta gantung tersebut, karena sampai saat ini belum ada surat perjanjian secara resmi antara investor dengan pemerintah provinsi NTB.
"Investor masih belum ada, jadi kita masih menunggu pemerintah Provinsi NTB. Termasuk desain juga belum ada," kata Lalu Wiranata.
Sebelumnya, investor asal China berinvestasi Rp100 miliar di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk membangun kereta gantung dan akan menaruh dana Rp5 miliar sebagai bentuk keseriusan di Pemerintah Provinsi NTB.
Baca juga: Gubernur NTB minta warga bijak sikapi pembangunan kereta gantung
Baca juga: Walhi: Rencana pembangunan kereta gantung melanggar Piagam Rinjani
Baca juga: Pembangunan lintasan kereta gantung Rinjani di luar kawasan konservasi
Baca juga: KRCB: Pertimbangkan kembali bangun kereta gantung di Gunung Rinjani
Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2022
