Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan pertimbangan pada usulan pembentukan Jakarta Raya yang terdiri dari Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang dan Bogor yang diungkapkan Wali Kota Depok Mohammad Idris.
"Nasdem belum mendengar (resmi) soal Jakarta Raya ini. Terkait usulan itu kami harus cek dulu apa pertimbangan-pertimbangan dari Wali Kota Depok memunculkan isu ini," kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, banyak variabel yang harus dikaji dari penyatuan wilayah Jakarta dan daerah penyangga menjadi Jakarta Raya. Hal ini bukan hanya menyatukan luas wilayah per kilometer, namun juga menyatukan warga masyarakat hingga pemerintahan.
"Itu bagaimana bentuknya? Kan ada pemerintahannya bagaimana? PNS-nya bagaimana? Lalu pemilunya seperti apa nanti? Banyaklah," katanya.
Karena itu harus ada penelitian lebih lanjut secara "scientific" dan secara detail agar kebijakan penggabungan itu bisa komperhensif.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD DKI nilai positif usulan Jakarta Raya
Karena itu harus ada penelitian lebih lanjut secara "scientific" dan secara detail agar kebijakan penggabungan itu bisa komperhensif.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD DKI nilai positif usulan Jakarta Raya
Terkait dengan persoalan pemerataan pembangunan yang digulirkan oleh wali kota Depok sebagai dasar usulan tersebut, Wibi menegaskan, pemerataan pembangunan variabelnya bukan hanya penyatuan wilayah administrasi saja namun bagaimana "political will" atau kebijakan-kebijakan pemerintahan lokal di masing-masing wilayah menunjang sektor ekonomi.
Dia mencontohkan Depok yang harus dilihat terlebih dahulu pertumbuhan ekonomi di sana termasuk masalah yang ada dan apa yang bisa Jakarta bantu.
"Selama ini kan sudah ada bantuan. Jakarta ini sebagai 'melting pot' dari segi perekonomian, warga Depok banyak yang kerja di Jakarta," katanya.
Contoh pertumbuhan hunian ketika rumah di Jakarta mahal otomatis yang kerja di Jakarta lebih nyaman mencari rumah di Depok. "Dan jadi bertumbuh kan?," kata dia.
Contoh pertumbuhan hunian ketika rumah di Jakarta mahal otomatis yang kerja di Jakarta lebih nyaman mencari rumah di Depok. "Dan jadi bertumbuh kan?," kata dia.
Ataukah, kata dia, penyatuan tersebut dari segi transportasi yang berintegrasi dan linier antara Jakarta dan daerah penyangga untuk mengurangi kemacetan sehingga biaya yang terbuang karena kemacetan bisa berkurang dan otomatis turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan berbagai gambaran itu, sebenarnya bisa secara administratif tidak tergabung namun aspek lain yang terhubung," katanya.
Baca juga: DKI Jakarta perlu kewenangan khusus untuk jadi kawasan ekonomi
Karena itu, ada baiknya Wali Kota Depok lebih rinci dalam menyampaikan isu. "Jadi apa yang dikeluarkan berdasar data yang komperhensif, setelah itu barulah kita diskusi, kami sendiri terbuka untuk berdiskusi," katanya.
Baca juga: DKI Jakarta perlu kewenangan khusus untuk jadi kawasan ekonomi
Karena itu, ada baiknya Wali Kota Depok lebih rinci dalam menyampaikan isu. "Jadi apa yang dikeluarkan berdasar data yang komperhensif, setelah itu barulah kita diskusi, kami sendiri terbuka untuk berdiskusi," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan daerah pinggiran Jakarta disatukan menjadi Jakarta Raya.
"Satu ide saya kalau mau sukses pembangunan Jakarta dan sekitarnya satukan Jakarta Raya," kata Mohammad Idris setelah meninjau pemotongan kurban di Jalan H Icang, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Minggu (10/7).
Menurut Idris, permasalahan yang ada di wilayah daerah penyangga Jakarta mudah terselesaikan jika kawasan tersebut digabung. Ia juga menyebutkan peran satu gubernur untuk penggabungan wilayah itu.
"Masalah banjir, masalah apa bisa selesai semua. Kalau satu gubernur Jakarta Raya," ujar dia yang juga membenarkan bahwa Depok ingin masuk Jakarta.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022
