Wagub NTB sebut perlunya standardisasi jajanan anak sekolah

12 Juli 2022 23:13 WIB

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Sitti Rohmi Djalilah saat menerima audiensi dari Classroom of Hope terkait dengan update Progress Eco Block dan program kolaborasi dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) di Pendopo Wagub NTB, Kamis (7/4/2022). (ANTARA/Pemprov NTB) (1)

rata-rata nggak sarapan, makan di sekolah, sehingga diharapkan kualitas jajanan sekolah di NTB dapat terstandardisasi dengan baik

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalillah menyebutkan perlunya standardisasi jajanan anak sekolah sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan anak terhadap berbagai jajanan sekolah yang beredar.

"Bicara kesehatan untuk para pelajar, anak-anak NTB banyak yang anemia, rata-rata nggak sarapan, makan di sekolah, sehingga diharapkan kualitas jajanan sekolah di NTB dapat terstandardisasi dengan baik," ujarnya saat menerima audiensi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Selasa.

Menurut Wagub, anak sekolah masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan konsumsi pangan yang cukup dengan gizi seimbang.

Baca juga: Pemprov NTB siap realisasikan pengurangan sampah plastik

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecukupan energi dan protein untuk anak umur 7-12 tahun berkisar antara 71,6-89,1 persen dan antara 85,1–137,4 persen.

Namun data menunjukkan bahwa 44,4 persen dan 30,6 persen anak mengonsumsi energi dan protein di bawah angka kecukupan minimal (Riskesdas, 2010).

Untuk itu, ia menghimbau BPOM dapat bersinergi dengan seluruh pihak terkait agar dapat mengawasi jajanan sekolah.

"Harus dilakukannya kerja sama untuk bisa merumuskan pengawasan jajanan anak sekolah dari TK sampai SMA/SMK dan SLB se - NTB," kata Wagub NTB.

Ia mengatakan apabila sudah ada standard maupun aturan maka para pedagang pasti akan menyesuaikan.

Baca juga: Kemajuan digitalisasi harus dibarengi etika digital

"Banyak yang cari rejeki, tetapi kalau ada kontrol pasti mereka menyesuaikan, bagaimana kita membuat standard agar jajanan di NTB paling tidak di sekolah sekolah ini paling tidak sehat," katanya.

Kepala BPOM Mataram I Gusti Ayu Adhi Aryapatni mengatakan bahwa sejak tahun 2011 terdapat program nasional yaitu Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), sebanyak 1.107 sekolah yang sudah diintervensi.

"Programnya sudah nasional yang PJAS, namun Bu Wagub meminta untuk lebih intensif lagi, karena baru 14,9 persen dari jumlah sekolah di NTB sehingga perlunya replikasi dan butuh sinergi dengan seluruh pihak," katanya.

Baca juga: NTB siap menjadi proyek percontohan energi hijau di Indonesia

Baca juga: Epidemiolog: Siswa jajan di luar sekolah justru lebih berbahaya