Presiden Jokowi ingin sehari terbit 100.000 NIB, permudah izin usaha

13 Juli 2022 11:44 WIB

Presiden Joko Widodo pada acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan Tahun 2022 di Gedung Olahraga Nanggala Kopassus, Jakarta, Rabu (13/7/2022). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman/am.

Oleh sebab itu pemerintah kalau nggak ngurus UMKM, keliru, salah besar. Karena kontribusi terhadap ekonomi nasional 61 persen. Dan penyerapan tenaga kerja 97 persen itu di UMKM, bukan di (perusahaan) yang gede-gede, ini perlu dicatat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikeluarkan atau diterbitkan hingga 100.000 per hari dari saat ini yang mencapai 7.000 NIB penerbitan sehari.

"Dulu sebelum ada OSS (Online Single Submission), itu per hari paling hanya 2.000 izin keluar. Sekarang sudah sampai angka 7-8 ribu per hari. Tapi yang saya minta bukan angka 7-8 ribu per hari, yang saya minta 100.000 per hari, izin harus keluar," ujar Presiden Jokowi dalam acara Pemberian NIB Pelaku UMK Perseorangan Tahun 2022 di Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi mengatakan NIB sangat penting dimiliki oleh pelaku usaha khususnya UMKM, karena itu ia memastikan proses pengajuan NIB berlangsung cepat dan tanpa biaya.

Baca juga: Saat bagikan NIB, Presiden Jokowi kenang sulitnya miliki izin usaha

"Saya sudah cek saat itu, waktu OSS jadi, apakah benar yang namanya NIB ini cepat? Saat itu saya melihat cepat, tapi nanti mau saya cek lagi apakah sampai saat ini masih cepat. Dan saya senang NIB yang terbit dari Agustus 2021 sampai Juli 2022 sudah 1,5 juta," ujar Presiden Jokowi.

Terkait target 100.000 NIB per hari, Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut merupakan tanggung jawab kepala daerah.

Baca juga: Bahlil: Pelaku UMKM bisa agunkan NIB untuk dapat kredit bank

Kepala Negara mengingatkan jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 65,4 juta per tahun 2021 dengan kontribusi terhadap PDB sangat besar yakni mencapai 61 persen. Sehingga dia menekankan seluruh jajarannya dan pemerintah daerah untuk serius mengurus UMKM.

"Oleh sebab itu pemerintah kalau nggak ngurus UMKM, keliru, salah besar. Karena kontribusi terhadap ekonomi nasional 61 persen. Dan penyerapan tenaga kerja 97 persen itu di UMKM, bukan di (perusahaan) yang gede-gede, ini perlu dicatat," tegas Presiden Jokowi.

Baca juga: Erick Thohir: UMKM punya NIB bisa lebih mudah raih pembiayaan