Disnakertrans NTB ajak Malaysia tidak pekerjakan PMI unprosedural

13 Juli 2022 19:28 WIB

Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi (kiri) bersama Ketua Umum APPMI Muazzim Akbar (kanan) melihat aksi PMI asal Lombok mengoperasikan alat angkut buah sawit di ladang milik Koperasi Ladang Berhad (KLB) di Johor, Malaysia, Rabu (13/7/2022). (ANTARA/Dhimas B.P.)

"Jangan mau terima (PMI) unprosedural, yang ilegal mari kita sama-sama perangi ini. Karena itu jelas sangat merugikan, khususnya masyarakat kami,"

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat mengajak perusahaan-perusahaan di Malaysia, khususnya yang bergerak di bidang domestik, jasa, konstruksi, dan perladangan, untuk tidak mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) unprosedural.

"Jangan mau terima (PMI) unprosedural, yang ilegal mari kita sama-sama perangi ini. Karena itu jelas sangat merugikan, khususnya masyarakat kami," kata Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi di Malaysia, Rabu.

Ia berharap perusahaan-perusahaan di Indonesia dan Malaysia bisa tetap menjaga komitmen sesuai nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia yang ditandatangani pada 1 April 2022.

Dalam nota kesepahaman tersebut mengatur pemberlakuan sistem kanal tunggal atau "One Channel System" (OCS) untuk seluruh proses penempatan, pemantauan dan kepulangan PMI.

"Seperti yang sudah disampaikan APPMI (Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia), program zero unprosedural, kami harap perusahaan di Indonesia dan Malaysia punya komitmen yang sama, sesuai aturan yang kita terapkan bersama," ujarnya.

Kanal tunggal itu pun telah dikembangkan dan diluncurkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur pada Mei 2022 melalui Sipermit (Sistem Pelayanan Pekerja Migran Indonesia Terintegrasi).

Menurut Aryadi, kanal tunggal tersebut memberikan kemudahan pelayanan satu pintu bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Perusahaan perekrut PMI di Malaysia. Pemberian pelayanan sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di kedua negara.

"Kanal tunggal, terpadu ini juga tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi PMI yang bekerja di Malaysia. Kita juga bisa lihat perusahaan Malaysia itu butuh 'job order' berapa, untuk perusahaan apa di Lombok, itu semua ada, di Sipermit ini semua jelas," ucap dia.
Baca juga: Dubes: Indonesia hentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia
Baca juga: BP2MI pastikan bergerak cepat untuk konfirmasi kondisi PMI di Malaysia
Baca juga: Polda Kepri gagalkan pengiriman 42 pekerja migran ilegal ke Malaysia