“Pemerintah Indonesia percaya bahwa sangat penting untuk membangun infrastruktur dengan cara yang lebih hijau,” katanya dalam B20-G20 Dialogue bertajuk Finance and Infrastructure Task Force yang diikuti Antara di Jakarta, Kamis.
Pemerintah sendiri telah melakukan penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim atau climate budget tagging melalui anggaran pendapatan belanja (APBN) sejak 2016.
Baca juga: Kemenkeu: Investasi infrastruktur hijau butuh 6,9 triliun dolar AS
Suahasil menuturkan pemerintah dalam anggarannya selalu melacak kegiatan-kegiatan dalam setiap kementerian yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan hijau.
Pemerintah juga menerbitkan beberapa pembiayaan hijau seperti melalui green bond dan green sukuk untuk semakin mendukung infrastruktur dengan cara lebih hijau atau berkelanjutan.
“Hal ini terus kami lakukan agar green bond, green sukuk dapat terhubung untuk didirikan dengan underlying proyek-proyek di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pun membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Indonesian Environment Fund (IEF) pada 2018 untuk memastikan pembiayaan hijau hingga proyek hijau dapat masuk ke Indonesia.
Baca juga: Saatnya mengembangkan listrik dari energi hijau bebas karbon emisi
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
