Implementasi dari Five Points of Consensus yang dalam pertemuan (para pemimpin ASEAN) juga dihadiri pihak Myanmar, belum mencatat kemajuan yang berarti,
Indonesia meminta Utusan Khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk Myanmar diberi akses untuk bertemu dengan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah, merespons pertanyaan mengenai kunjungan kedua Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Prak Sokhonn ke Naypyidaw pada 30 Juni-2 Juli lalu, tetapi gagal menemui Suu Kyi.
“Harapan kita nantinya ada fleksibilitas sehingga special envoy bisa bertemu (semua pihak terkait) termasuk dengan Aung San Suu Kyi,” kata Faizasyah dalam pengarahan media secara daring pada Kamis.
Faizasyah menegaskan bahwa pemberian akses kepada utusan ASEAN untuk bertemu dengan semua pihak terkait krisis yang dipicu kudeta militer di Myanmar, telah diamanatkan dalam Konsensus Lima Poin guna mendukung terciptanya perdamaian di negara itu.
Baca juga: Pelapor PBB: ASEAN harus kaji pendekatan untuk krisis Myanmar
“Karena pada akhirnya perdamaian atau stabilitas di Myanmar hanya tercipta apabila semua pihak di Myanmar berkontribusi pada perdamaian. Justru inklusivitas yang melibatkan seluruh pihak menjadi sangat penting,” tutur Faizasyah.
Kemlu Indonesia mencatat bahwa sejak kudeta yang dilancarkan militer terhadap pemerintah terpilih Myanmar pada Februari 2021, belum banyak perubahan berarti di negara yang kini menghadapi krisis multidimensi.
“Implementasi dari Five Points of Consensus yang dalam pertemuan (para pemimpin ASEAN) juga dihadiri pihak Myanmar, belum mencatat kemajuan yang berarti,” ujar Faizasyah.
Padahal, kata dia, konsensus yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada April 2021 merupakan rujukan menuju proses perdamaian yang dimiliki dan dipimpin oleh rakyat Myanmar (Myanmar-owned and Myanmar-led peace process).
“Oleh karena itu, interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting,” kata Faizasyah, menegaskan pentingnya akses utusan ASEAN untuk bertemu Suu Kyi.
Dalam siaran pers yang dirilis 4 Juli 2022, Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja mengatakan Prak Sokhonn tidak dapat bertemu dengan Suu Kyi karena prosedur peradilan yang diberlakukan oleh Dewan Administrasi Negara (SAC) yang kini berkuasa di Myanmar.
Sokhonn telah bertemu dengan Ketua SAC Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk membahas kemajuan Myanmar dalam menerapkan Konsensus Lima Poin ASEAN, termasuk pemberian bantuan kepada rakyatnya serta pembicaraan damai dengan pemangku kepentingan dari pihak oposisi.
Dalam kunjungannya ke Myanmar, Sokhonn mengulangi seruan ASEAN untuk penghentian total kekerasan dan meminta agar SAC mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman, tepat waktu, dan tidak memihak ke daerah-daerah yang sulit dijangkau di negara itu.
Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar dijabat oleh seorang pejabat dari negara yang menjadi ketua ASEAN, untuk tahun ini adalah Kamboja.
Tahun lalu, utusan ASEAN dari Brunei Darussalam juga tidak diberi akses untuk bertemu dengan Suu Kyi yang dipenjara atas sejumlah tuduhan pelanggaran hukum yang dibuat oleh militer.
Baca juga: Wakil RI untuk AICHR soroti krisis Myanmar yang terus berlanjut
Baca juga: Pelapor khusus PBB minta ASEAN lakukan pendekatan sama terkait Myanmar
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2022
